Follow
Pidato Jokowi soal HAM dikritik, ini pembelaan JK
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa masalah HAM tetap menjadi perhatian Pemerintah. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah tetap berupaya menyelesaikan masalah kasus HAM di Indonesia.
"Pasti kan HAM masa lalu tetap menjadi perhatian, (kita) tetap berupaya," kata JK di Istana Wapres, Sabtu (15/8). Hal ini dikatakan JK terkait ketidakpuasan sejumlah kalangan terhadap pidato kenegaraan Presiden Jokowi kemarin yang menyoal penyelesaian pelanggaran HAM.
JK mengatakan dalam penyelesaian nya kasus-kasus HAM tersebut tetap melewati pemeriksaan di pengadilan.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Bagaimana Jokowi berusaha agar tetap berkuasa? 'Diawali upaya untuk memperpanjang kekuasaan, dimulai dari upaya untuk menambah massa jabatan tiga periode, menambah massa jabatan 2-3 tahun, namun kedua upaya ini tidak berhasil,' ungkap dia.
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
"Kasus seperti Semanggi itu tetap melewati pemeriksaan pengadilan kan," katanya.
Seperti diketahui, dalam pidatonya kemarin, Jokowi menyatakan pemerintah berkomitmen untuk membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat. Dia berkata, pemerintah masih berusaha mencari jalan keluar yang paling bijaksana untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.
"Pemerintah menginginkan rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas," tutur Jokowi.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Aktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca Selengkapnya
Ternyata ada alasan yang sangat kuat di balik komitmen itu.
Baca Selengkapnya
Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.
Baca Selengkapnya
Aktivis Aksi Kamisan ke-836 menyoroti tidak terealisasinya janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM selama 10 tahun berkuasa.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Indonesia masih mewarisi semangat kolonial dalam sektor hukum.
Baca Selengkapnya
Adik Wiji Thukul mengaku kecewa dengan masa kepemimpinan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Eks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.
Baca Selengkapnya
Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca Selengkapnya
Pernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca Selengkapnya
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengaku tak puas dengan jawaban Prabowo mengenai komitmennya menyelesaikan kasus HAM masa lalu.
Baca Selengkapnya