Pidato Paripurna, Puan Soroti Masalah Minyak Goreng & Harga Bahan Pokok Naik
Merdeka.com - DPR RI menggelar rapat paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022. Agenda dalam rapat paripurna tersebut dalah penyampaian pidato Ketua DPR Puan Maharani.
Dalam pidatonya, Puan menyebut sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian rakyat. Masalah ini perlu mendapatkan penanganan melalui fungsi pengawasan DPR RI.
"Terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian rakyat yang perlu mendapatkan penanganan melalui fungsi pengawasan DPR RI," katanya dalam rapat paripurna di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Bagaimana DPR mendukung kinerja Kejagung? 'Tentunya Komisi III selalu memantau serta mengapresiasi kinerja setiap insan Adhyaksa, di mana pun mereka berdinas. Karena mengemban amanah menjadi penegak hukum itu memang tidak mudah. Pastinya ada berbagai godaan dan rintangan yang terus merintangi kinerja jaksa.'
Permasalahan yang menjadi sorotan seperti kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, kelangkaan minyak goreng dan kedelai, dan penerapan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri.
Selain itu, penerapan kebijakan bebas test PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan domestik, percepatan vaksinasi dan program booster vaksin Covid-19, dan penguatan literasi keuangan digital.
"Semua harapan, aspirasi dan kritik yang telah disampaikan masyarakat, saat reses, agar dapat ditindaklanjuti Alat Kelengkapan Dewan melalui rapat-rapat bersama dengan pemerintah dan lembaga negara tetkait," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut Puan, DPR dalam melaksanakan fungsinya agar dapat memastikan kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah memberikan manfaat dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat melalui fungsi konstitusionalnya.
"DPR RI dapat memastikan apakah rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan yang lebih baik? Pelayanan BPJS yang lebih mudah? Rakyat Dapat memenuhi kebutuhan pokok? Dan hal-hal lain yang memastikan hidup rakyat jadi lebih mudah," kata politisi PDIP ini.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu sebagai upaya melancarkan alur pendistribusiannya tepat sasaran ke masyarakat.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani mengingatkan Anggota DPR-DPD RI terpilih Periode 2024-2029 agar berfokus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaDPR RI menggelar Rapat Paripurna Khusus dalam rangka memperingati HUT ke-79. Rapat ini sekaligus penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun 2023-2024.
Baca SelengkapnyaPuan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKepada seluruh anggota dewan juga, Puan mengingatkan agar DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat
Baca SelengkapnyaDPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaMaka dalam membentuk Undang-Undang, harus dilakukan meaningful participation.
Baca SelengkapnyaPuan memaparkan, DPR bersama Pemerintah dalam masa sidang 2023-2024 telah berhasil menyelesaikan 63 judul Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaPuan juga meminta Pemerintah mengoptimalkan operasi pasar.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani turut mengapresiasi kerja anggota dewan, Pemerintah, hingga berbagai stakeholder
Baca SelengkapnyaPuan menyinggung soal konstitusi di Indonesia. Termasuk penyelenggaraan pemilu tahun ini.
Baca Selengkapnya