Pihak Terminal Peti Kemas Palaran sebut Rp 6,1 miliar gaji pegawai

Merdeka.com - Pihak koperasi tenaga kerja bongkat muat (TKBM) Komura Samarinda, membantah melakukan pungli, pascapenyitaan uang tunai diduga hasil pungli senilai Rp 6,1 miliar oleh Bareskrim Polri. Semua pungutan, tidak diputuskan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan banyak pihak.

Ketua Komura Jafar Abdul Ghafar mengaku terkejut adanya kedarangan polisi di kantor Komura. "Saya dikabari, ada polisi ke Komura, alasannya ada OTT (operasi tangkap tangan)," kata Jafar, kepada wartawan saat ditemui, Jumat (17/3).

"Informasinya, dari orang lokal yang bekerja di pelabuhan, tapi mengaku dari Komura. Mungkin, prediksinya polisi adalah pegawai dan pengurus Komura. Tapi kan bukan, mereka murni buruh pekerja," ujar Jafar.

Jafar menepis penilaian biaya logistik bongkar buat barang di terminal peti kemas (TPK) Palaran sangat tinggi dan diputuskan sepihak, dimana biaya bongkar muat mulai Rp 180 ribu per kontainer. "Itu kesepakatan. Kalau keberatan, ngomong dong. Karena pungutan itu sudah aturan," sebutnya.

"Masak orang bayar (jasa logistik) kalau tidak ada dasar, melainkan itu kesepakatan yang dibuat, ada SOP, dan dibicarakan setiap tahun. Jangan begitu caranya (polisi) masuk dan sita," terangnya.

"Kalau pengguna jasa bongkar muat tidak terima, mestinya bicara, ada pembahasan. Tentu kita kan tidak bisa menagih begitu saja. Ini bukan buruh liar, tapi terkoordinir," tambah Jafar.

Sebagai sosok yang pernah mendapatkan penghargaan Presiden, Jafar mempertanyakan balik OTT Bareskrim Polrim "Saya 2 kali dapatkan penghargaan presiden, satya lencana dan karya pembangunan. Dapat lagi sebagai koperasi terbaik dari menteri koperasi. Keputusan biaya logistik kan mengacu SK 3 Dirjen. Kalau memang soal biaya logistik itu yang dipermasalahkan," terang Jafar.

Lantas, uang apakah Rp 6,1 miliar itu? Menurut Jafar, itu adalah yang gaji dan juga kemungkinan uang sisa hasil usaha (SHU). "Ya, harus dikembalikan dong. Yang punya itu kan buruh, bukan uang curian. Kalau dikatakan cuci uang, jelaskan sama kita, tanyakan supaya itu bisa dirubah sistemnya. Tidak ada yang sepihak. Kalau saya dipanggil, saya tidak apa-apa," jelasnya.

"Tidak ada pemberitahuan (OTT), makanya saya kaget. Soal kantor Komura dipasang garis polisi, itu tidak boleh, karena itu kantor koperasi swamitra Bank Bukopin dan Komura,"

"Jasa bongkar muat buruh di Surabaya, jangan disamakan dengan Samarinda. Beda dong sistemnya. Di sana (Surabaya) harian, di sini tidak bisa. Kalau mau turunkan biaya logistik, bicara lagi dengan buruh, bicara lagi dengan pemilik barang," demikian Jafar.

Diketahui, tim Bareskrim Polri, Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur, Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur, dan Polresta Samarinda, membongkar dugaan pungli yang dilakukan buruh, di kawasan Terminal Pelabuhan Peti Kemas Palaran, di Samarinda, mulai pukul 09.00 WITA pagi tadi.

Polisi mengendus lonjakan tarif pungut buruh, yang naik hingga 180 persen di luar ketentuan. Belakangan, dari para buruh mengakui pungutan itu, di bawah pengelolaan koperasi Komura. Tim lantas menggeruduk kantor Komura di Jalan Yos Sudarso Samarinda, dan menyita uang tunai Rp 6,1 miliar, 3 unit CPU dan dokumen-dokumen dari ruang bendahara, serta membawa 15 orang diduga terlibat pungli. Mencuat nama Jafar yang juga ketua koperasi Komura, sekaligus anggota DPRD Samarinda.