Follow
Pilkada 2020, PDIP akan Minta Masukan Sultan HB X serta NU dan Muhammadiyah
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengatakan, akan mendahulukan kader sendiri untuk maju di Pilkada Serentak 2020, khususnya di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
Meksi demikian, dia menegaskan, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu tetap membuka diri terhadap kemungkinan mengusung calon dari eksternal asalkan memenuhi syarat-syarat.
Karena itulah, masih kata Hasto, partainya akan berkonsultasi dengan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowo X, hingga tokoh NU dan Muhammadiyah, sebelum membuat keputusan.
-
Apa arti 'kedaulatan berada di tangan rakyat' dalam pemilu? Seperti yang dijelaskan dalam UU Pemilu, arti dari 'kedaulatan berada di tangan rakyat' adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
-
Bagaimana agar pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat? Pemilihan umum atau pemilu adalah salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi, karena melalui pemilu, rakyat dapat menentukan siapa yang akan mewakili dan memimpin mereka di lembaga-lembaga negara.
-
Kenapa pemilu disebut 'pesta demokrasi rakyat'? Momen pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi rakyat. Hal ini karena melalui pemilu, rakyat diberikan hak penuh untuk memilih calon pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Bagaimana Pemilu mencerminkan kedaulatan rakyat? Pemilu merupakan implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana warga negara berhak ikut serta dalam menentukan arah pemerintahan dan perwakilan mereka dalam lembaga-lembaga politik.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
"Kami mendengarkan masukan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah, kami dengarkan masukannya dengan baik, termasuk aspirasi dari kader partai," kata Hasto usai membuka Rapat Kerja Daerah DPC PDIP Bantul, Yogyakarta, Minggu (24/11/2019).
Menurut Hasto, partai memiliki kebijakan terbuka dalam menentukan calon-calon kepala daerah yang diusung di pilkada. "Namun partai juga punya kebijakan memprioritaskan kader sendiri," jelas Hasto.
PDIP menyadari bahwa, lanjut Hasto, pilkada adalah pemilu rakyat, dalam artian rakyat berdaulat dalam menentukan, maka partai akan mendengarkan aspirasi rakyat.
Semisal, jika elektabilitas kader rendah karena dianggap belum mampu membawa perubahan, maka partai akan mencari yang terbaik. Calon dari eksternal bisa saja dipertimbangkan. Namun harus dipastikan akar nasionalisnya, komitmen dengan Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika, dan wajib ikut sekolah partai.
"Mari kita lihat dan dengarkan suara rakyat untuk menemukan calon pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat di Bantul. Kalau langkah dan hati kita menyatu dengan rakyat, maka kita akan menemukan calon pemimpin yang akan dipilih rakyat," ungkap Hasto.
Bahkan, dia menegaskan, untuk nama-nama sudah mengerucut. "Nama-nama sudah mengerucut berdasarkan dari laporan DPD PDI Perjuangan Yogyakarta," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PDIP menyerap suara arus bawah mengenai sikap yang harus diambil oleh partai.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP menyinggung soal pihak-pihak tertentu yang berupaya mengubah kedaulatan menjadi sebuah ‘kerajaan’.
Baca Selengkapnya
"Kita tunggu muktamar PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi," kata Hasto
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca Selengkapnya
Menurut Hasto, atas aspirasi itu PDIP terus melakukan pencermatan.
Baca Selengkapnya
Hasto mengatakan, agenda pengumuman calon kepala daerah gelombang pertama ini dilakukan secara serentak secara hybrid.
Baca Selengkapnya
Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku terbuka peluang untuk bertemu dengan Megawati.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi yang terburuk pascareformasi.
Baca Selengkapnya
Menurut Megawati, jelang Pilkada ada fenomena yang berkembang, bahwa Pilkada dijadikan momentum Unjuk Kekuasaan.
Baca Selengkapnya
PDIP menghargai setiap keputusan pimpinan partai politik (parpol) dalam memilih mitra koalisi
Baca Selengkapnya
Hasto kemudian berbicara soal calon Kepala Daerah yang diusung dengan membendung koalisi.
Baca Selengkapnya