Pilkada jadi ladang judi hingga ancaman uang palsu
Merdeka.com - Rabu pekan depan, beberapa daerah di Indonesia akan menggelar pemilihan buat pergantian pemimpin. Tahapan kampanye pun hanya tersisa dua hari.
Sejak awal, banyak pihak meragukan kesiapan Komisi Pemilihan Umum buat mengorganisir kompetisi politik skala besar itu. Segala permasalahan pun datang silih berganti. Namun bukan itu yang menjadi fokusnya.
Ada sisi lain dari pemilihan kepala daerah. Ternyata hal ini kerap dijadikan segelintir warga sebagai ajang judi. Tak hanya uang, taruhannya cukup besar mulai dari sawah hingga rumah.
-
Gimana uang bisa mempengaruhi Pemilu? Ia menyebut bahwa calon legislatif (caleg) yang memiliki sumber daya finansial yang cukup seringkali tidak perlu melakukan kampanye secara aktif, karena ancaman uang sudah cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa arti Pilkada? Pilkada adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah.
-
Mengapa pelanggaran pemilu berbahaya? Pelanggaran pemilu mencakup berbagai tindakan yang dapat merusak keabsahan suara dan mengancam prinsip demokrasi.
Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Mukti Sulaiman mengatakan, ajang judi dalam pilkada ini sudah biasa terjadi dan menjadi rahasia umum. Hal ini karena gelaran pilkada menarik buat dipertaruhkan.
"Biasanya dijadikan taruhan. Kalau tidak uang, pakai sawah, ada juga rumah taruhannya," kata Mukti kemarin.
Dikatakan Mukti, fenomena ini tidak jarang menjadi penyebab munculnya konflik pilkada. Sebab, bagi penjudi yang kalah akan mencari berbagai cara agar bisa membalikkan keadaan. Begitu juga sebaliknya, pemenang akan berusaha mempertahankan kemenangannya demi mendapatkan barang taruhan.
"Yang kalah jelas tidak mau terima. Jadi mendorong terjadinya konflik yang lebih luas," ujar Mukti.
Oleh karena itu, pihaknya meminta pihak terkait, mulai dari Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian, dan TNI, serta masyarakat sama-sama menjaga kelancaran dan keamanan, sebelum dan setelah pencoblosan 9 Desember mendatang.
"Langkah antisipatif sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik. TNI mempersiapkan dua ribu personel, Polda Sumsel juga begitu. Ini langkah yang kita apresiasi," lanjut Mukti.
Mukti menambahkan, dari tujuh daerah di Sumsel yang menggelar pilkada serentak, memiliki kriteria masing-masing. Ada daerah yang terlihat aman, tetapi bisa jadi rawan atau sebaliknya.
"Ada yang lembut, tapi sebenarnya keras. Ada yang terlihat keras tapi sebenarnya lembut," ucap Mukti.
"Karenanya, harus siap betul. Ini sudah tinggal menunggu hari saja. Kita berharap aman, lancar, tertib," tutup Mukti. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.
Baca SelengkapnyaUsul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR
Baca Selengkapnya'Serangan fajar' bisa berbentuk sembako, voucher pulsa, voucher bensin, hingga fasilitas lainnya yang bisa dikonversi dengan nilai uang.
Baca SelengkapnyaCak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan pilkades berada di bawah ancaman serangan fajar.
Baca SelengkapnyaDewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu provinsi sudah membahasnya dengan KPID dan KPU.
Baca SelengkapnyaPelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca SelengkapnyaChico meyebut maraknya money politic tidak ditindak tegas dan justru dibiarkan tumbuh subur.
Baca SelengkapnyaIkhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaDiketahui, wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Ada usulan Pilkada dimajukan September dari semula digelar November 2024.
Baca SelengkapnyaUang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca Selengkapnya