Polri tak segan-segan OTT calon kepala daerah lakukan money politics

Merdeka.com - Mabes Polri membentuk Satgas Anti Money Politics saat Pilkada serentak 2018. Hal itu dilakukan oleh Polri agar tak adanya kecurangan pada saat Pilkada nanti terhadap para calon atau kandidat.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan bahwa Satgas Anti Money Politics dibuat pada saat Pilkada karena memang untuk menghindari adanya suap-menyuap atau kecurangan.

"Untuk Satgas Anti Money Politics itu menyasar kepada pada saat Pilkada ini berproses kemungkinan ada orang-orang yang melakukan money politik," kata Setyo, Jakarta, (10/1).

Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para calon Kepala Daerah atau para kandidat yang tercium atau terlihat melakukan suap (korupsi).

"Oleh sebab itu kita mengantisipasi dengan OTT. Kalau dia OTT ya proses," ujarnya.

Dirinya pun menungkapkan bahwa Satgas Anti Money Politics ini sudah mulai terbentuk dan siap bekerja untuk melakukan OTT terhadap para calon Kepala Daerah yang melakukan kecurangan.

"Sudah dibentuk dan ada sendiri satgas-satgasnya," ucapnya.

Dalam hal ini Polri bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena nantinya KPK yang akan melakukan atau menangani dari penyelenggara negara.

"Pastilah itu diharapkan kerjasama. KPK yang menangani dari penyelenggara negara, sehingga di khawatirkan yang bukan penyelenggara negara bisa lolos. Oleh sebab itu Polri main disini," tuturnya.

Untuk melakukan penyadapan, nantinya bukan hanya KPK saja yang melakukan hal itu. Karen Polri juga akan melakukan penyadapan yang memang Polri memiliki alat canggih tersebut.

"Penyadapan kita punya intelijen yang canggih," tandasnya.