Pilkada Yogyakarta, Tim Imam-Fadhli akan lakukan gugatan ke MK

Merdeka.com - Tim pasangan calon (paslon) nomor urut 1 di Pilkada Yogyakarta, Imam Priyono-Achmad Fadhli akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan hasil Pilkada Kota Yogyakarta. Sejumlah kejanggalan dan dugaan kecurangan akan dijadikan bahan untuk mengajukan gugatan ke MK.

"Kami akan mengajukan gugatan ke MK. Tidak perlu menunggu tiga hari ke depan. Besok sore kami akan langsung berangkat ke Jakarta untuk melakukan gugatan ke MK," ungkap Tim Pemenangan Imam-Fadhli, Antonius Fokky Ardiyanto, Jumat (24/2).

Ia menegaskan, sejumlah dugaan kejanggalan dan kecurangan dalam proses Pilkada akan menjadi bahan pelaporan ke MK. Salah satunya, yakni ada pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun tidak masuk dalam form C6. Selain itu, ada pemilih yang sudah meninggal tetapi masih mendapat C6.

Fokky menjelaskan, ada indikasi kecurangan lain yakni jumlah surat suara tidak sah yang diperkirakan mencapat 14 ribu. Fokky menghitung jika benar jumlah suara tidak sah 14 ribu, maka tiap kecamatan ada seribu surat suara tidak sah.

Fokky menduga ada suatu kecurangan yang terselubung secara masif dan sistematis agar pasangan calon nomor 1 kehilangan suara sah.

"Kami temukan satu suara sah di kotak suara tidak sah saat kotak suara di TPS 14 Kelurahan Mujamuju, Yogyakarta. Kemudian ada dua suara sah di TPS 04 Kotabaru, dianggap tidak sah. Lalu ada juga satu suara sah di TPS Kotagede dihitung sebagai suara tidak sah. Ini akan kami jadikan bahan ke MK," tutur Fokky.

Sebelum menggugat ke MK, lanjut Fokky, pihaknya bakal berkonsultasi dengan tim hukum dari PDI Perjuangan untuk melihat hasil rekapitulasi dan mengugatnya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan ke DKPP karena ada dugaan dan indikasi KPU tidak netral dalam menjalankan tugasnya

"Ini bukan soal menang atau kalah tapi menjaga suara rakyat. Harus dijaga betul dan dikawal. Jangan sampai suara rakyat dicurangi," tegas Fokky.

Secara terpisah, Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto mempersilakan tim paslon yang tidak puas bisa menggugat ke DKPP dan MK seandainya tak puas dengan hasil rekapitulasi. Wawan menjelaskan bahwa instansinya sudah menjalankan proses Pilkada sesuai perundang-undangan.

"Kita sudah menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan perundangan. Kami bekerja sebaik mungkin dam berpegang teguh pada aturan demi suksesnya Pilkada Kota Yogyakarta," pungkas Wawan.