Follow
Pimpinan DPD baru dilantik, Ratu Hemas belum kembalikan fasilitas
Merdeka.com - Muhammad Soleh telah mengembalikan semua fasilitas yang diterimanya sebagai mantan Ketua DPD RI sejak Rabu (3/5). Fasilitas yang dikembalikan di antaranya mobil dan rumah dinas, ajudan dan voorijder.
"Kalau bapak Muhammad Saleh tadi malam telah menyerahkan fasilitas (dari DPD RI) termasuk mobil dinas, rumah dinas, ajudan dan voorijder," kata Sekjen DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto di lantai 8 Gedung Nusantara III Komplek DPR MPR RI, Jakarta, Rabu (4/4).
Sementara itu, dua pimpinan DPD lainnya yakni Farouk Muhammad dan Ratu Hemas hingga masih belum mengembalikan sejumlah fasilitas yang diterimanya sebagai pimpinan DPD RI.
-
Siapa yang seharusnya diberi pemahaman tentang aturan? Romi menjelaskan bahwa orangtua dapat memberikan pemahaman kepada anak melalui komunikasi yang bersifat kognitif, serta memperhatikan dampak emosional yang mungkin timbul jika anak tidak melakukan pelanggaran.
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
-
Siapa yang perlu dihormati? Jika Anda harus menempatkan seseorang sebagai tumpuan, maka tempatkanlah guru. Mereka adalah pahlawan masyarakat.
-
Apa yang ditekankan Pangkoopsudnas sebelum serah terima jabatan? Dalam apel yamg diikuti ratusan prajurit maupun PNS, Tonny menyampaikan beberapa atensi terkait peningkatan kinerja Koopsudnas. 'Pengabdian kita, tidak ubahnya sebagai ibadah, mari kita laksanakan sepenuh hati, dengan segala keikhlasan agar apa yang kita kerjakan berbuah kebaikan untuk organisasi maupun pribadi,' tegas Tonny.
-
Siapa yang dituntut? Seorang pria Inggris dihukum hampir 20 tahun penjara karena menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah foto asli anak-anak menjadi gambar pelecehan seksual yang menjijikkan.
-
Siapa yang pantas kita hormati? Sudah selayaknya kita sebagai anak selalu mengingat dan mengamalkan kata-kata bijak dari ibu dalam menjalani kehidupan.
"Kalau yang dua (Farouk dan Ratu Hemas) kami masih belum berkomunikasi. Ini masih masa transisi dan baru memasuki hari kedua. Jadi masih belum dicabut hari ini," ujarnya.
Sudarsono mengaku saat ini berpedoman pada berita acara pelantikan Oesman Sapta Odang yang dilakukan oleh wakil ketua MA H Suwardi. Sehingga terkait fasilitas yang harus diterima oleh pimpinan DPD RI yang baru pihaknya nanti akan memberikan dukungan penuh.
Akibat fasilitas yang dimiliki DPD RI yang terbatas hingga kini Oesman pun belum juga menempati ruang kerjanya. Pun dengan berbagai fasilitas lainnya. Meski demikian, Sudarsono mengaku Oesman tak berkeberatan terkait hal tersebut.
Untuk itu dia berharap kepada pimpinan yang lama bisa segera memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan fasilitas yang diberikan Sekjen DPD kepada pimpinan.
"Bapak Profesor Farouk dan ibu Hemas dan negarawan-negarawan pasti memahami betul hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Para anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.
Baca Selengkapnya
Wasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI
Baca Selengkapnya
Sejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca Selengkapnya
Benny tak melihat RUU Perampasan Aset masuk daftar RUU prolegnas yang diusulkan pemerintah hari ini.
Baca Selengkapnya
Adapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.
Baca Selengkapnya
Mahfud menegaskan pemakzulan kepada Presiden Jokowi harus diputuskan DPR.
Baca Selengkapnya