Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPR: Antisipasi Embargo, Vaksin Dalam Negeri Harus Dikebut

Pimpinan DPR: Antisipasi Embargo, Vaksin Dalam Negeri Harus Dikebut Vaksinasi massal untuk lansia KTP non-DKI. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah segera mempercepat pengembangan dan produksi vaksin dalam negeri. Pasalnya, vaksin saat ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dalam upaya melawan pandemi Covid 19.

Ia juga menilai, vaksin dalam negeri bisa menjadi solusi apabila embargo vaksin dilakukan oleh sejumlah negara sebagaimana yang dikhawatirkan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

"Pemerintah perlu segera mempercepat proses uji klinis dan produksi vaksin dalam negeri. Baik itu vaksin Merah Putih maupun vaksin Nusantara. Jangan sampai kita menjadi korban embargo vaksin dan masyarakat menjadi korban," tegas Dasco, Sabtu (27/3/2021).

Orang lain juga bertanya?

Dia berharap, proses vaksin Merah Putih segera dipercepat dan vaksin Nusantara segera menyiapkan uji klinis tahap dua. Dengan demikian, Indonesia dapat terhindar dari ancaman kelangkaan vaksin.

"Mohon segera juga berkordinasi dengan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan untuk uji klinis tahap dua. Vaksin saat ini menjadi kebutuhan yang cukup mendesak," pungkasnya.

Sumber: Liputan6.comReporter: Delvira

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman

Namun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.

Baca Selengkapnya
Menkes Dorong Percepatan Produksi Vaksin Dalam Negeri untuk Ketahanan Kesehatan Nasional
Menkes Dorong Percepatan Produksi Vaksin Dalam Negeri untuk Ketahanan Kesehatan Nasional

Produksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.

Baca Selengkapnya
Bos Bio Farma Minta DPR Kabulkan Usulan BMN Rp 68 miliar
Bos Bio Farma Minta DPR Kabulkan Usulan BMN Rp 68 miliar

Pemanfaatan BMN ini digunakan untuk usaha yang lebih produktif.

Baca Selengkapnya
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya
Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya

Dari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.

Baca Selengkapnya
Respons Menkes Soal Gaduh Efek Samping Vaksin AstraZeneca Disebut Picu Pembekuan Darah
Respons Menkes Soal Gaduh Efek Samping Vaksin AstraZeneca Disebut Picu Pembekuan Darah

Menkes angkat bicara mengenai efek samping vaksin Covid-19 AstraZeneca

Baca Selengkapnya
Cegah DBD, Kemenkes Introduksi Vaksin Dengue Tahun Depan
Cegah DBD, Kemenkes Introduksi Vaksin Dengue Tahun Depan

Introduksi vaksin dengue bertujuan mencegah penyebaran demam berdarah.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Dokter Kita Masih Kurang Banyak, Mereka yang Tahu Dosis Obat
Cak Imin: Dokter Kita Masih Kurang Banyak, Mereka yang Tahu Dosis Obat

Presiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alkes dan obat-obatan.

Baca Selengkapnya
Tekan Anggaran Pengobatan, BPJS Kesehatan Diimbau Fokus ke Tindakan Pencegahan
Tekan Anggaran Pengobatan, BPJS Kesehatan Diimbau Fokus ke Tindakan Pencegahan

Tindakan pencegahan bisa menekan anggaran pengobatan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Minta Pemerintah Perkuat Jaring Pengaman Layanan Kesehatan Guna Cegah Penyebaran Mpox
Puan Maharani Minta Pemerintah Perkuat Jaring Pengaman Layanan Kesehatan Guna Cegah Penyebaran Mpox

Puan Maharani meminta Pemerintah memperkuat jaring pengaman layanan kesehatan secara komprehensif dan terkoordinasi, terkait penyakit monkeypox.

Baca Selengkapnya
Menkes: Setiap Tahun 969 Ribu Warga Indonesia terkena TBC
Menkes: Setiap Tahun 969 Ribu Warga Indonesia terkena TBC

Presiden Jokowi memberikan arahan agar disiapkan karantina khusus berdekatan dengan lokasi di mana tuberkulosis itu terjadi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Siap Jadi 'Endorse' Agar Penderita TBC Minum Obat
Jokowi Siap Jadi 'Endorse' Agar Penderita TBC Minum Obat

Presiden Jokowi siap jadi 'endorser' kepada masyarakat yang menderita TBC agar tidak lupa minum obat.

Baca Selengkapnya