Pimpinan DPR diminta desak pemerintah tetapkan bencana nasional Sulteng
Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta meminta pimpinan DPR segera mendesak pemerintah menetapkan bencana di Palu, Donggala di Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai bencana nasional.
"Saya meminta pimpinan DPR bisa bersama-sama pimpinan fraksi mendesak pemerintah agar Sulawesi Tengah ini sebagai bencana nasional, agar kita bisa punya legitimasi, pemerintah punya legitimasi, untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada," kata Sukamta saat menyampaikan interupsi di rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10).
Sukamta menilai bencana alam di Sulawesi Tengah sudah merenggut ribuan nyawa. Serta, lanjut dia, diprediksi masih ada ribuan warga yang belum diketahui nasibnya.
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Kenapa gempa Sangihe terjadi? 'Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dalam akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam slab Lempeng Laut Filipina yang tersubduksi ke bawah Pulau Mindanao.
-
Apa penyebab gempa Sangihe? Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofiksika (BMKG) menyatakan gempa itu dipicu aktivitas deformasi batuan.
-
Dimana zona bahaya bencana di Sumut? Identifikasi dan penentuan zona-zona bahaya bencana seperti gempa bumi, banjir, atau letusan gunung berapi. Ini membantu dalam perencanaan perkotaan dan pengembangan yang meminimalkan risiko terhadap bencana.
-
Bagaimana mitigasi bencana di Sumut? Salah satu aspek utama dari mitigasi bencana adalah identifikasi risiko dan kerentanannya. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang potensi bencana yang mungkin terjadi di suatu wilayah, seperti gempa bumi, banjir atau badai.Dengan memahami risiko ini, pihak terkait dapat merancang langkah-langkah konkret untuk mengurangi dampak potensial dan meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi.
"Kami melihat sudah sewajarnya situasi seperti ini ditanggapi oleh pemerintah secara sistematis dengan mengerahkan sumber daya maksimal," ungkapnya.
Dia juga menilai bencana alam di Sulawesi Tengah sangat berbeda dengan gempa dan tsunami di Aceh, atau gempa di Yogyakarta maupun NTB. Kata anggota Komisi I DPR ini gempa dan tsunami di Sulteng, menjadi satu, kemudian disertai tanah amblas, dan aliran lumpur yang menghanyutkan bangunan.
Selain itu, anggota DPR lainnya seperti Taufiqulhadi, Mukhammad Misbakhun, dan Rieke Diah Pitaloka juga menyatakan belasungkawa. Merekapun berharap pemerintah bisa mengatasi permasalahan ini secara maksimal.
"Saya bersikap hari ini mendukung bencana tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional. kedua juga mendukung timwas penanganan bencana segera dibentuk yang disampaikan pimpinan DPR," ucapnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pimpinan BKSAP DPR memaparkan isu Pembangunan Berkelanjutan saat menghadiri Inter-Parliamentary Union (IPU) Parliamentary Forum at The United Nation.
Baca Selengkapnya"Lembaga adat dan kebudayaan Betawi perlu dapat nomenklatur serta tugas dan wewenang jelas dalam UU ini." kata Sylviana
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaSandiaga Uno masih menjadi usulan PPP untuk bakal calon wapres dari Ganjar.
Baca SelengkapnyaMega menyinggung situasi saat ini yang disebutknya sudah terlalu gila
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengusulkan agar masalah perubahan iklim bukan isu tunggal dalam bidang sumber daya alam
Baca SelengkapnyaUsulan Pansus Polusi Jakarta muncul setelah menerima tuntutan dari warga
Baca SelengkapnyaKendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya"Saya yang mimpin," kata Dasco sambil berjalan menuju ruang rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaMardiono diharapkan, tetap fokus membesarkan dan memperjuangkan PPP agar dapat terus eksis.
Baca Selengkapnya