Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPR diminta desak pemerintah tetapkan bencana nasional Sulteng

Pimpinan DPR diminta desak pemerintah tetapkan bencana nasional Sulteng Pemakaman massal korban gempa dan tsunami di Palu. ©AFP/Bay Ismoyo

Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta meminta pimpinan DPR segera mendesak pemerintah menetapkan bencana di Palu, Donggala di Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai bencana nasional.

"Saya meminta pimpinan DPR bisa bersama-sama pimpinan fraksi mendesak pemerintah agar Sulawesi Tengah ini sebagai bencana nasional, agar kita bisa punya legitimasi, pemerintah punya legitimasi, untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada," kata Sukamta saat menyampaikan interupsi di rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10).

Sukamta menilai bencana alam di Sulawesi Tengah sudah merenggut ribuan nyawa. Serta, lanjut dia, diprediksi masih ada ribuan warga yang belum diketahui nasibnya.

Orang lain juga bertanya?

"Kami melihat sudah sewajarnya situasi seperti ini ditanggapi oleh pemerintah secara sistematis dengan mengerahkan sumber daya maksimal," ungkapnya.

Dia juga menilai bencana alam di Sulawesi Tengah sangat berbeda dengan gempa dan tsunami di Aceh, atau gempa di Yogyakarta maupun NTB. Kata anggota Komisi I DPR ini gempa dan tsunami di Sulteng, menjadi satu, kemudian disertai tanah amblas, dan aliran lumpur yang menghanyutkan bangunan.

Selain itu, anggota DPR lainnya seperti Taufiqulhadi, Mukhammad Misbakhun, dan Rieke Diah Pitaloka juga menyatakan belasungkawa. Merekapun berharap pemerintah bisa mengatasi permasalahan ini secara maksimal.

"Saya bersikap hari ini mendukung bencana tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional. kedua juga mendukung timwas penanganan bencana segera dibentuk yang disampaikan pimpinan DPR," ucapnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sambangi PBB, Pimpinan BKSAP DPR Ingatkan Dana Perubahan Iklim 100 Miliar Dolar AS Wajib Ditepati
Sambangi PBB, Pimpinan BKSAP DPR Ingatkan Dana Perubahan Iklim 100 Miliar Dolar AS Wajib Ditepati

Pimpinan BKSAP DPR memaparkan isu Pembangunan Berkelanjutan saat menghadiri Inter-Parliamentary Union (IPU) Parliamentary Forum at The United Nation.

Baca Selengkapnya
DPD Usul Ada Lembaga Adat Budaya Betawi dalam RUU DKJ
DPD Usul Ada Lembaga Adat Budaya Betawi dalam RUU DKJ

"Lembaga adat dan kebudayaan Betawi perlu dapat nomenklatur serta tugas dan wewenang jelas dalam UU ini." kata Sylviana

Baca Selengkapnya
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)

Baca Selengkapnya
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa

Sufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.

Baca Selengkapnya
Purnawirawan Jenderal Bintang Dua Dapat Tugas Khusus Plt Ketum PPP Jelang Pilpres 2024
Purnawirawan Jenderal Bintang Dua Dapat Tugas Khusus Plt Ketum PPP Jelang Pilpres 2024

Sandiaga Uno masih menjadi usulan PPP untuk bakal calon wapres dari Ganjar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mega Murka Keluarkan Jurus Kepret
VIDEO: Mega Murka Keluarkan Jurus Kepret "Terlalu Gila yang Namanya Sandiwara!"

Mega menyinggung situasi saat ini yang disebutknya sudah terlalu gila

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ekspresi Desy Ratnasari di DPR, Melotot Jawab Usulan Pemerintah Soal Banjir Dalam RUU DKJ
VIDEO: Ekspresi Desy Ratnasari di DPR, Melotot Jawab Usulan Pemerintah Soal Banjir Dalam RUU DKJ

Pemerintah mengusulkan agar masalah perubahan iklim bukan isu tunggal dalam bidang sumber daya alam

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Usul Bentuk Pansus Polusi Udara Jakarta, Apa yang Mau Didalami?
DPRD DKI Usul Bentuk Pansus Polusi Udara Jakarta, Apa yang Mau Didalami?

Usulan Pansus Polusi Jakarta muncul setelah menerima tuntutan dari warga

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Bukan Puan Maharani, Sufmi Dasco Pimpin Rapat Paripurna Pengesahan Revisi RUU Pilkada Hari Ini
Bukan Puan Maharani, Sufmi Dasco Pimpin Rapat Paripurna Pengesahan Revisi RUU Pilkada Hari Ini

"Saya yang mimpin," kata Dasco sambil berjalan menuju ruang rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Hadir ke Sulut, Plt Ketum Mardiono Didukung Tetap Fokus Perjuangkan PPP
Hadir ke Sulut, Plt Ketum Mardiono Didukung Tetap Fokus Perjuangkan PPP

Mardiono diharapkan, tetap fokus membesarkan dan memperjuangkan PPP agar dapat terus eksis.

Baca Selengkapnya