Pimpinan DPR harap pers jadi corong rakyat yang tak bisa bersuara
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan kemajuan pers nasional tak lepas dari sejumlah tantangan, di antaranya digitalisasi dan menguatnya era industri media massa. Dia mengatakan hal itu terkait peringatan Hari Pers Nasional setiap tanggal 9 Februari yang berlangsung hari ini.
Taufik menjelaskan, pers saat ini dihadapkan dengan dua kepentingan yang saling tarik menarik, yakni memberikan informasi yang bersifat edukatif dan informatif, tapi harus mampu bersaing secara finansial untuk meningkatkan oplah atau rating. Di sisi lain, pers juga dituntut untuk bersikap profesional dan memberikan informasi secara berimbang.
"Berbagai tantangan yang dihadapi pers zaman now, pada akhirnya akan membawa kebaikan bagi kita semua. Pers akan terus berbenah, mencari titik seimbang untuk menjalankan fungsinya dan membawa kebaikan bagi bangsa ini," kata Taufik melalui keterangan tertulis, Jumat (9/2).
-
Apa itu Hari Keterbukaan Informasi Nasional? Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional adalah kesempatan untuk mengingatkan semua pihak tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
-
Mengapa Hari Keterbukaan Informasi Nasional dirayakan? Tujuannya adalah untuk mendorong Good Governance dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
-
Kenapa DPR dorong UMKM masuk ke digital? Hal ini karena digitalisasi akan membantu pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas. Sekaligus, akan mempermudah sistem pembayarannya karena penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar),
-
Kapan Hari Keterbukaan Informasi Nasional? Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional adalah kesempatan untuk mengingatkan semua pihak tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kenapa Kemkominfo menekankan literasi digital? Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya literasi digital untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dalam menggunakan internet. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih cerdas dan aman menggunakan internet.
DPR tetap berkomitmen untuk memajukan dan menjaga kesinambungan pers nasional. Sebab, kata Taufik, peran pers sebagai pilar keempat demokrasi harus tetap kokoh dalam menjaga pertumbuhan demokrasi Indonesia.
"Peran pers sebagai kontrol sosial harus tetap berjalan, memberi kritik yang membangun, serta menjadi corong suara masyarakat yang tidak bisa bersuara. Pers yang independen dan berpihak pada rakyat merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri," tegasnya.
Pers Indonesia juga dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang terus melesat. Dia menyebut digitalisasi menjadikan informasi yang berkembang di masyarakat semakin banyak dan riuh, sehingga sulit dibedakan antara berita yang nyata dan informasi bohong atau hoaks.
"Di tengah kemajuan teknologi informasi, pers berperan besar dalam memfilter informasi yang benar, edukatif, dan mencerdaskan. Saya mendukung upaya Dewan Pers dalam menata dan menertibkan media-media yang tak memenuhi aturan perundang-undangan, karena apa yang mereka lakukan mencederai semangat pers Indonesia," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sapto berpendapat RUU Penyiaran berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMedia saat ini harus bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman untuk terus dapat eksis.
Baca SelengkapnyaGanjar mengingatkan, kebebasan pers dijamin oleh negara
Baca SelengkapnyaPrabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama rekan-rekan media
Baca SelengkapnyaNinik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.
Baca SelengkapnyaSebagian isi draft RUU Penyiaran bertentangan dengan UU Pers
Baca SelengkapnyaDewan Pers bersama segenap masyarakat pers siap melakukan ‘Deklarasi Kemerdekaan Pers’ di Hall Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu (10/2).
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca SelengkapnyaKaesang berharap pers Indonesia semakin independen dalam mengedukasi masyarakat dengan beragam pemberitaan.
Baca SelengkapnyaDewan pers bersama konstituen dan pemerintah sudah memiliki kesamaan pandangan soal perpres publisher rights untuk segera disahkan
Baca SelengkapnyaDewan Pers mengadakan riset Indek Kemerdekaan Pers untuk Tahun 2023 secara nasional.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, revisi UU Penyiaran merupakan sebuah kewajiban
Baca Selengkapnya