Pimpinan DPR Minta Biaya Haji Rp45 Juta Dikaji Kembali

Merdeka.com - Pemerintah mengusulkan biaya haji tahun 2022 sebesar Rp45 juta. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Komisi VIII mengkaji kembali usulan tersebut. Politikus yang akrab disapa Cak Imin ini mengingatkan kenaikan biaya haji jangan sampai melebihi kebutuhan.

"Asumsi kenaikan biaya ibadah haji, karena Covid-19, pandemi. Tapi saya minta kepada Komisi VIII untuk cek ulang jangan sampai kenaikan itu di luar apa yang menjadi kebutuhan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/2).

Cak Imin bilang, dalam setiap haji biasanya ada subsidi APBN yaitu subsidi dana abadi haji. Ia mengatakan, bisa diambil dari subsidi tersebut.

"Nah bisa diambilkan itu untuk dua kali haji saja dulu. Tapi kalau ada kenaikan harus rasional," ujar Ketua Umum PKB ini.

Menurut Cak Imin, karena di tengah pandemi sebaiknya subsidi haji itu bisa diperbesar.

"Tapi karena pandemi mungkin bisa diperbesar, APBN juga selalu menambahkan biaya," ujarnya.

Kementerian Agama mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 2022 sebesar Rp45.053.368. Usulan tersebut disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (16/2).

"Terkait komponen BIPIH, ini meliputi biaya penerbangan, living cost atau biaya hidup selama di Saudi, sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya visa, dan biaya PCR di Arab Saudi yang secara keseluruhan besarannya adalah Rp 45.053.368," ujar Yaqut.

Biaya haji tahun 2022 ini diambil dengan menyeimbangkan besaran beban jemaah dengan keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji di masa yang akan datang. Yaqut mengatakan hal ini agar jemaah tidak terbebani.

"Keseimbangan ini dimaksudkan agar jemaah tidak terlalu terbebani dengan biaya yang harus dibayar mengingat sudah dua tahun melakukan pelunasan BIPIH," ujar politikus PKB ini.