Pimpinan DPR Minta Skenario Perpanjangan PPKM Darurat Dikaji Lebih Dalam
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mencapai 4-6 minggu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, opsi perpanjangan PPKM Darurat harus dikaji secara matang.
"Apapun opsi yang diberikan untuk mengatasi lonjakan Covid ini memang harus dipikirkan matang-matang, tapi kan opsi tersebut dibuat memang untuk mengatasi lonjakan Covid, oleh karena itu sebagus apapun kebijakannya sebaiknya memang dikaji lebih dalam dan dilaksanakan dengan konsisten," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/7).
Dasco melihat, PPKM Darurat yang baru beberapa lama berjalan ini masih banyak kekurangan. Dia akan melihat dua sampai tiga hari ke depan perlu tidaknya PPKM diperpanjang.
-
Bagaimana masa kerja PPS dapat diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi seperti pemungutan dan perhitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan dan Pemilihan susulan atau Peemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS diperpanjang sesuai kebutuhan.
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Mengapa masa kerja PPK Pilkada 2024 relatif panjang? Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Kenapa PKM dibuat? PKM adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi agar kelak menjadi anggota masyarakat dengan kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta memperkaya budaya nasional.
"Ya kalau baru sepekan ini kita lihat masih ada kekurangan sana sini tetapi ini memang baru pertama kali dilakukan, ya namanya PPKM darurat. Kita lihat 2-3 hari ini (perlu diperpanjang atau tidak)," ungkapnya.
Dasco juga mengimbau kepada masyarakat menjalani PPKM dengan baik. Kemudian, sama-sama menjaga protokol kesehatan.
"Aparat di lapangan bertindak tegas tetapi terukur, jangan kemudian juga ada multitafsir, saya lihat masih banyak juga di daerah daerah tentang cara penegakan hukum dari PPKM ini," lanjut Dasco.
Selain itu, Dasco meminta masyarakat supaya jangan termakan berita-berita hoaks tentang Covid dan juga secara sadar menyebarluaskannya. "Karena ini juga akan berakibat menambah kepanikan dari masyarakat," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaMuzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.
Baca SelengkapnyaPKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.
Baca SelengkapnyaDPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki turut dicecar soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaPuan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaAnggota komisi III DPR Benny K Harman menyoroti tentang target PNBP. Menurutnya, kelengkapan data perlu menjadi atensi dalam pelaporan.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, pengkajian mendalam diperlukan agar menghasilkan keputusan secara komprehensif.
Baca SelengkapnyaBanyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaBambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.
Baca Selengkapnya