Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPR Minta Skenario Perpanjangan PPKM Darurat Dikaji Lebih Dalam

Pimpinan DPR Minta Skenario Perpanjangan PPKM Darurat Dikaji Lebih Dalam Sufmi Dasco Ahmad. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mencapai 4-6 minggu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, opsi perpanjangan PPKM Darurat harus dikaji secara matang.

"Apapun opsi yang diberikan untuk mengatasi lonjakan Covid ini memang harus dipikirkan matang-matang, tapi kan opsi tersebut dibuat memang untuk mengatasi lonjakan Covid, oleh karena itu sebagus apapun kebijakannya sebaiknya memang dikaji lebih dalam dan dilaksanakan dengan konsisten," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/7).

Dasco melihat, PPKM Darurat yang baru beberapa lama berjalan ini masih banyak kekurangan. Dia akan melihat dua sampai tiga hari ke depan perlu tidaknya PPKM diperpanjang.

"Ya kalau baru sepekan ini kita lihat masih ada kekurangan sana sini tetapi ini memang baru pertama kali dilakukan, ya namanya PPKM darurat. Kita lihat 2-3 hari ini (perlu diperpanjang atau tidak)," ungkapnya.

Dasco juga mengimbau kepada masyarakat menjalani PPKM dengan baik. Kemudian, sama-sama menjaga protokol kesehatan.

"Aparat di lapangan bertindak tegas tetapi terukur, jangan kemudian juga ada multitafsir, saya lihat masih banyak juga di daerah daerah tentang cara penegakan hukum dari PPKM ini," lanjut Dasco.

Selain itu, Dasco meminta masyarakat supaya jangan termakan berita-berita hoaks tentang Covid dan juga secara sadar menyebarluaskannya. "Karena ini juga akan berakibat menambah kepanikan dari masyarakat," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
PKS Bakal Kembali Gulirkan Isu Hak Angket Masa Sidang Selanjutnya
PKS Bakal Kembali Gulirkan Isu Hak Angket Masa Sidang Selanjutnya

Muzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.

Baca Selengkapnya
Respons PKB Soal Kabar Perppu MD3: Kalau Genting Bisa
Respons PKB Soal Kabar Perppu MD3: Kalau Genting Bisa

PKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.

Baca Selengkapnya
DPR dan KPU Rapat Bahas Antisipasi Bila Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024
DPR dan KPU Rapat Bahas Antisipasi Bila Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur

Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Panas Komisi V dengan Basuki PUPR, Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan
VIDEO: Rapat Panas Komisi V dengan Basuki PUPR, Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan

Menteri Basuki turut dicecar soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode

Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Panas Kakorlantas dan Komisi III, Benny Sebut Tak Ada yang Perlu Diapresiasi
VIDEO: Rapat Panas Kakorlantas dan Komisi III, Benny Sebut Tak Ada yang Perlu Diapresiasi

Anggota komisi III DPR Benny K Harman menyoroti tentang target PNBP. Menurutnya, kelengkapan data perlu menjadi atensi dalam pelaporan.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Penambahan Komisi dan Kementerian Masih Dikaji Sebaik-baiknya
Puan Maharani: Penambahan Komisi dan Kementerian Masih Dikaji Sebaik-baiknya

Menurut Puan, pengkajian mendalam diperlukan agar menghasilkan keputusan secara komprehensif.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Baca Selengkapnya
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri

Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.

Baca Selengkapnya