Pimpinan Komisi I tak masalah calon dubes orang politik

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais tak mau mempermasalahkan perihal 33 nama calon duta besar (dubes) yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo ke DPR, kendati beberapa di antaranya diketahui memiliki latar belakang partai politik.

Menurutnya, yang lebih penting adalah kesanggupan mereka memenuhi kriteria yang dibutuhkan sebagai Dubes.

"Relawan atau bukan kalau tidak memenuhi parameter ya lebih baik dipertimbangkan pengajuannya," kata Hanafi saat dihubungi, Senin (10/8).

Parameter itu, lanjut dia, adalah kompetensi dan kapabilitas sebagai seorang dubes. Sebab, menjadi seorang dubes harus memiliki komunikasi politik yang cakap guna membangun jaringan di negara tempat dia bertugas.

"Layak dan pantas atau tidak untuk jadi dubes. Dubes itu harus multiskills dari soal kemampuan berbahasa asing minimal Inggris, komunikasi politik, jaringan, hingga kemampuan koleksi informasi," jelasnya.

"Beberapa parameter itu yang akan kita nilai nanti," katanya.

Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) itu melanjutkan, Komisi I terlebih dahulu akan mengadakan rapat internal sebelum uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

"Setelah itu baru ada kepastian," tuntasnya.

Salah satu dari 33 nama dubes tersebut, yaitu Amelia Ahmad Yani, putri ketiga pahlawan nasional Jenderal Anumerta TNI Ahmad Yani.

Selain itu, ada juga nama anggota DPR Alexander Litaay. Dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dua periode sekaligus yakni 1993-1998 dan 1998-2000.

Informasi dihimpun merdeka.com, Sabtu (8/8), nama-nama itu ada yang berasal dari Kementerian Luar Negeri. Tetapi ada juga yang berasal dari partai politik dan kalangan profesional.

Nama tersebut diajukan Presiden Jokowi pada 6 Agustus 2015. Berikut 33 nama calon dubes baru yang diusulkan Jokowi ke DPR:

1. Hasan Bagis, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab

2. Safira Machrusah, Alffer, Aljazira

3. Bambang Antarikso, Baghdad, Irak

4. Husnan Bey Fananie, Baku, Azerbaijan

5. Ahmad Rusdi, Bangkok, Thailand

6. Yuri Octavian Thamrin, Brussel, Belgia dan merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa

7. Helmy Fauzi, Kairo, Mesir

8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng, Caracas, Venezuela

9. Mansyur Pangeran, Dakar, Senegal

10. I Gusti Agung Wesaka Puja, Den Haag, Belanda merangkap OPCW

11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi, Doha, Qatar

12. Ibnu Hadi, Hanoi, Vietnam

13. Alfred Tanduk Palembangan, Havana, Kuba

14. Wiwiek Setyawati Firman, Helsinski, Finlandia

15. Iwan Suyudhie Amri, Islamabad, Pakistan

16. Muhammad Ibnu Said, Kopenhagen, Denmark

17. Rizal Sukma, London untuk Inggris dan Irlandia

18. Tito Dos Santos Baptista, Maputo, Mozambique

19. Mohammad Wahid Supriyadi, Moscow, Rusia

20. Musthofa Taufik Abdul Latif, Muscat, Oman

21. R Soehardjono Sastromihardjo, Nairobi, Kenya

22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso, Panama City, Panama

23. Dian Triansyah Djani, New York untuk utusan tetap PBB

24. Diennaryati Tjokrisuprihatono, Quito, Ekuador

25. Agus Maftuh Abegebriel, Riyadh, Arab Saudi

26. Amelia Achmad Yani, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

27. I Gede Ngurah Swajaya, Singapura

28. Sri Astarai Rasjid, Sofia, Bulgaria

29. R Bagas Hapsoro, Stockholm, Swedia

30. Octaviano Alimudin, Tehran, Iran

31. Antonius Agus Sriyono, Vatican

32. Eddy Basuki, Windhoek, Namibia

33. Alexander Litaay, Zagreb, Kroasia