Pimpinan Komisi IX Sebut Anggota DPR yang Ikut Vaksinasi Nusantara Atas Nama Pribadi

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menegaskan, tidak semua anggota Komisi IX mengikuti penyuntikan vaksin Nusantara. Tidak ada kesepakatan kolektif Komisi IX untuk mengikuti vaksinasi yang diinisiasi mantan Menkes Terawan Agus Putranto.

"Komisi IX DPR RI tidak pernah menyepakati secara kolektif untuk ikut vaksinasi Vaksin Nusantara," ujar Charles dalam keterangannya, Rabu (14/4).

Sejumlah anggota Komisi IX serta pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad mengikuti penyuntikan vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto hari ini.

Charles mengatakan, mereka mengikuti vaksinasi atas nama pribadi dan tidak mewakili Komisi IX DPR.

"Bahwa adanya pimpinan/anggota Komisi IX yang mengikuti vaksinasi itu dilakukan secara pribadi dan tidak mewakili Komisi IX DPR RI," katanya.

Secara khusus, Poksi IX PDIP tidak mengikuti vaksinasi vaksin Nusantara. Charles mengatakan, hal itu mengikuti arahan Presiden Joko Widodo bahwa uji klinis vaksin harus sesuai aturan dan kaidah saintifik.

"Poksi IX PDI Perjuangan DPR RI secara kolektif tidak mengikuti vaksinasi Vaksin Nusantara. Hal ini sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh bapak presiden bahwa uji klinis vaksin harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kaidah-kaidah saintifik," katanya.

Sebelumnya diberitakan, anggota DPR bakal menerima vaksin Nusantara, vaksin Covid-19 yang diinisiasi mantan Menkes Terawan Agus Putranto. Vaksinasi itu akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (14/4).

"Iya besok mau vaksin Nusantara. Di RSPAD Gatot Soebroto," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena kepada wartawan, Selasa (13/4).

Rencananya, anggota DPR yang ikut serta adalah Komisi IX yang membidangi kesehatan, hingga pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Anggota DPR mau menerima vaksin Nusantara meski saat ini belum selesai uji klinis tahap dua. Sebelumnya BPOM belum memberikan izin uji klinis tahap dua karena dinilai tidak sesuai kaidah klinis. Melki mengaku tidak ada masalah.

"Ya enggak ada masalah. BPOM dengan keyakinannya dan sudah dikasih masukan ke peneliti sudah diperbaiki," ujar Melki.