Pimpinan KPK baru jangan suka cari kelemahan lembaga lain
Merdeka.com - Lima pimpinan KPK sudah terpilih. Di bawah kepemimpinan yang baru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tidak saling mengintip kesalahan lembaga hukum lain agar tak terjadi kegaduhan yang seperti sebelum-sebelumnya.
"Harus bekerja sama dengan penegak hukum yang lain. Tidak saling berlomba, tidak saling mengintip mencari kelemahan lembaga lain. Itu akan berbahaya dan menimbulkan gejolak seperti yang kemarin," kata Anggota Komisi III, Dwi Ria Latifa, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (19/12).
Selain itu, dia berharap agar seluruh pimpinan KPK yang baru bisa kompak dalam bekerja. Tak seperti KPK era sekarang yang sering berbeda paham dengan Taufiequrachman Ruki.
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa yang bisa menjadi PPPK? PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja berdasarkan waktu. Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
"Saya berharap dengan semuanya yang baru, harus ada konsolidasi atau adaptasi dengan para pegawai KPK di dalam sehingga tak ada saling sikut. Karena itu akan membuat tidak kondusif lagi KPK ke depan. Sehingga KPK akan kembali gaduh," ujarnya.
Politikus PDIP ini juga inginkan KPK tak mengedepankan pencitraan. Selain itu harus dilihat standar etik moral ketika menyatakan seseorang sebagai tersangka korupsi harus seiring dengan asa praduga tak bersalah
Di tempat yang sama, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Teuku Nasrullah, berharap agar KPK mampu memunculkan kepercayaan publik. Maka dari itu dia meminta agar KPK yang baru bisa diberi ruang dulu untuk bekerja baru dinilai.
"Kita berpikir positif jangan negatif thinking dulu. Semua harus diberi kesempatan agar bisa berjalan. Tapi harus tetap kita kritisi. Bekerjalah dengan pola penegak hukum jangan sampai lepas dari itu," ungkap Teuku.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca SelengkapnyaSebanyak 12 pegawai resmi menduduki posisi baru usai dilantik di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/8).
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pansel harus menyeleksi ketat agar pimpinan KPK terpilih tegas memberantas korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengisyaratkan bakal menghapus pembagian kerja wakil ketua bidang penindakan dan pencegahan.
Baca SelengkapnyaDeputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, masukan pimpinan, dewas, hingga pegawai penting demi pimpinan KPK berintegritas.
Baca Selengkapnyaeks komisioner pimpinan KPK meminta Presiden mempertimbangkan secara baik dan matang kandidat Pansel Capim KPK di tengah merosotnya performa KPK.
Baca SelengkapnyaDiketahui, bakal ada sembilan nama yang akan menjadi anggota Pansel yang terdiri dari lima unsur pemerintah dan empat masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan akan menerapkan sistem kerja kolektif kolegial di lembaga antirasuah.
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaAlasan dibutuhkan Capim KPK selanjutnya dengan hal tersebut lantaran penindakan-penindakan kasus rasuah kedepannya agar tidak ada rasa sungkan.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaTanak mengaku siap menghapus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang biasa dilakukan lembaga antirasuah.
Baca Selengkapnya