Pimpinan KPK berkumpul evaluasi kelemahan lawan praperadilan SetNov

Merdeka.com - Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai putusan Hakim Cepi Iskandar yang memenangkan gugutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Setya Novanto (SetNov). Kendati demikian, Novanto pun masih belum dianggap sudah aman meski status tersangka atas dugaan keterlibatan korupsi e-ktp sudah tak lagi melekat.

Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengatakan, pihaknya akan mempelajari dan meneliti kembali hasil putusan Hakim Cepi. Karena menurutnya, pihaknya masih bisa kembali menjerat Novanto sebagai tersangka. Hal itu dilakukan oleh Setiadi bersama tim karena mengacu pada peraturan Mahkamah Agung (MA) nomor 4 Tahun 2016.

"Yang mana di dalam aturan MA menyebut bahwa apabila dalam penetapan tersangka dibatalkan, penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru," kata Setiadi usai persidangan putusan praperadilan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

Dimenangkannya Novanto pada saat sidang putusan praperadilan, Setiadi mengaku, pihaknya melakukan langkah berikutnya dengan mengevaluasi titik yang menjadi kelemahan. Setiadi pun menambahkan, jika tim penyidik bersama dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pimpinan KPK akan berkumpul untuk merancang atau menyusun strategi yang baru.

"Kami akan melakukan konsolidasi dan evaluasi. Dalam hal putusan ini kami tak boleh melakukan eksaminasi atau apapun komentar," tandasnya.

Diketahui, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, maka status tersangkanya batal.

"Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Setya Novanto yang dikeluarkan terhadap termohon tidak sah," kata Hakim Tunggal, Cepi Iskandar, yang membacakan putusan di PN Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta, Jumat (29/9).

Hakim juga menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Keputusan ini juga, lanjut dia, sekaligus sebagai dasar hukum penyidikan terhadap Ketua Umum Golkar itu harus dihentikan.

"Hakim memerintahkan menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto dan menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil," kata Cepi sambil mengetuk palu tindak sidang usai.