Pimpinan KPK Diminta Ombudsman Buka Hasil TWK Pegawai Usai Ditemukan Maladministrasi

Merdeka.com - Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan pandangan korektif yang sepatutnya dilakukan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Tindakan korektif itu berupa 75 pegawai tetap diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Terhadap 75 pegawai KPK tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021," ucap Wakil Ketua Ombudsman yang membidangi Kepegawaian Robert NA Endi Jaweng dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7).

Robert menjelaskan, korektif ini disampaikan sehubungan adanya temuan malaadministrasi pada pelaksanaan TWK. Malaadministrasi terjadi sejak awal perumusan kebijakan, proses pelaksanaan asesment, bahkan akhir penilaian.

Robert mendorong Pimpinan KPK agar mempublikasi hasil TWK terhadap pegawai. Hal ini supaya muncul tolak ukur jelas penilaian sekaligus pertimbangan pegawai KPK yang lolos ataupun tidak lolos beralih menjadi ASN.

"Memberikan penjelasan kepada pegawai KPK perihal konsekuensi pelaksanaan TWK dan hasilnya adalah bentuk informasi atau dokumen yang sah," ucapnya.

Menurut Robert, jika pegawai KPK tidak mengetahui hasil dari penilaian TWK maka pelaksanaan ini tidak bisa menjadi dasar untuk penilaian kinerja dan peningkatan kinerja ke depan.

Kemudian, hasil TWK hendaknya dijadikan sebagai bahan masukan sebagai langkah-langkah perbaikan dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat.

Jika, terdapat pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan sepatutnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki, dengan asumsi bahwa mereka memang tidak lulus, dan hal itu perlu diuji lebih jauh.

Robert mengatakan, banyak pertimbangan yang menegaskan pelaksanaan TWK tidak boleh sebagai alat pemecatan. Yaitu, Keputusan MK Tahun 2019 yang menyatakan tidak boleh merugikan hak pegawai KPK utk menjadi ASN. Kemudian, Peraturan KPK nomor 1 tahun 2001 tidak memuat ketentuan konsekuensi.

"Kemudian pernyataan Presiden di bulai Mei bahwa pelaksanaan TWK tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK yang tidak lolos," ucap Robert.

Saran korektif juga menyasar kepada BKN. Robert berujar agar BKN lebih tertib terhadap proses administrasi khususnya dalam proses kinerja kepegawaian.

"Kepada Kepala BKN karena kita belum memiliki berbagai alat kerja, alat ukur, instrumen dan sebagainya penting ke depan dalam rangka perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian di masa depan BKN telaah aturan yang ada," ucapnya.