Pimpinan KPK pertanyakan logika pikiran Ahok soal krimalisasi

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan festival Hari Antikorupsi di Sabuga, Bandung, pada 10 Desember 2015. Di acara itu sedianya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan diundang sebagai pembicara.

Namun pada hari Selasa 8 Desember, staf Ahok, sapaan Basuki, mendapatkan surat dari Kehumasan KPK. Inti surat itu, mengabarkan Ahok batal jadi narasumber di acara itu.

"Kami mendapat arahan dari pimpinan terkait perubahan acara. Mohon maaf atas pembatalan sesi Gubernur DKI Jakarta, mohon kiranya untuk dapat diinformasikan kepada pihak protokoler dan sekretariat Pemprov DKI Jakarta perihal dimaksud," begitu bunyi surat itu.

Pembatalan itu rupanya membuat Ahok curiga. Dia menduga dibatalkan karena KPK sedang memeriksa audit BPK terkait dugaan mark up pembelian lahan RS Sumber yang menyeret namanya.

Dia juga merasa dengan penjelasan yang menyebut pembatalan itu atas arahan pimpinan KPK.

"Pimpinan yang mana nih? Pak Johan Budi bilang malah ngundang kok. Saya enggak tahu, pimpinan tinggal 2 orang lagi," ujarnya.

Jika benar undangan dibatalkan karena kasus lahan RS Sumber Waras yang sedang diselidiki KPK, dirinya merasa dikriminalisasi.

"Mungkin ada oknum-oknum di KPK yang ingin mengkriminalkan saya soal RS Sumber Waras," kata Ahok.

Pimpinan KPK kemudian menjawab soal pembatalan itu dan klaim Ahok yang merasa kriminalisasi. Apa penjelasan KPK?

Johan Budi sebut Ahok yang batalkan diri hadir

Plt Pimpinan KPK, Johan Budi SP, membantah pembatalan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sebagai narasumber di acara antikorupsi berasal dari mereka. Johan mengaku Basuki-lah yang menghubunginya dan menyatakan tak bisa hadir.

"Kemarin dia enggak jadi datang karena ngurusin ( korupsi) Rp 700 miliar. Dia (Ahok) telepon saya. Katanya mohon maaf tidak bisa hadir," kata Johan Budi usai menghadiri festival antikorupsi di Sabuga, Kota Bandung, Jumat (11/12).

KPK sendiri kepada Ahok memberikan dua undangan, di mana undangan pertama sebagai pembicara dan kedua sebagai penerima penghargaan untuk Pemda DKI di bawah pimpinan Ahok.

"Dia diundang sebagai pembicara dan sebagai penerima penghargaan untuk gratifikasi untuk pemda DKI. Namun ada dua acara sehingga tidak jadi pembicara. Tapi kita tetap undang," tandasnya.

Ruko pembatalan Ahok kesepakatan semua pimpinan

Plt Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki menjelaskan maksud arahan pimpinan yang tertulis di undangan pembatalan Ahok sebagai narasumber. Menurutnya keputusan pembatalan tersebut adalah hasil suara pimpinan KPK.

"Pimpinan KPK itu kan lima. Kalau ada satu yang tidak setuju, berarti yang empat setuju dong, masa satu suara mengalahkan empat suara, logikanya di mana?," kata Taufiequrachman Ruki ketika dihubungi Merdeka.com, Jakarta, Jumat (11/12).

Kemudian menurutnya semua keputusan harus disepakati oleh ke lima pimpinan KPK.

"Pimpinan KPK itu lima kalau empat tidak setuju mana boleh yang satu maksakan, itu lah yang namanya kolektif kolegial, yang dipakai ya keputusannya yang empat itu lah, gimana sih logikanya? Satu bisa maksa yang empat," tandasnya.

Tak terkait kasus RS Sumber Waras

Menurut Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji, pembatalan Basuki sebagai narasumber di kasus itu tak terkait kasus Sumber Waras yang mereka tangani.

"Sudah kami klarifikasi tentang pembatalan narsum, sama sekali tidak ada kaitannya dengan apapun pun itu" kata Indriyanto ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (11/12).

Sebagai bukti tak ada kaitannya dengan kasus Sumber Waras, tambahnya, KPK tetap memberikan penghargaan yang diterima Inspektorat sebagai perwakilan Pemprov DKI.

"Bahkan kami minta Ahok untuk mewakili Pemprov DKI yang akan menerima penghargaan atas pengendalian gratifikasi terbaik," tambahnya.

Dihubungi terpisah, Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriyanti, juga mengatakan hal yang sama. "KPK mengundang Gub DKI sebagai pembicara dan sebagai penerima penghargaan gratifikasi untuk pemprov DKI dlm rangkaian FESTA. Yang sebagai pembicara diganti karena ada perubahan acara, tetapi KPK tetap mengundang Gub DKI sebagai penerima penghargaan gratifikasi tanggal 10 Desember. KPK serahkan ke Pak Ahok memenuhi undangan tersebut atau tidak," jelas Yuyuk.

Ruki pertanyakan logika Ahok merasa dikriminalisasi

Ahok menyebut KPK berupaya mengkriminalisasi dirinya dalam laporan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga bermasalah. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki langsung membantah hal itu.

"Jangankan ditersangkakan, dipanggil saja belum, diperiksa juga belum, sudah bilang dikriminalisasi. Di mana logikanya," ucap Taufiequrachman Ruki ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Jumat (11/12).

Kemudian dia menegaskan pihak KPK tidak ingin berpolemik dengan pihak manapun.

"Kami tidak mau berpolemik, bikin gaduh saja, biarlah para penyelidik KPK bekerja, pada saatnya mereka akan gelar perkara di hadapan penyidik dan penuntut umum dengan di pandu oleh Pimpinan sesuai SOP kami," bebernya.

"Mekanisme itu yang kami pakai, bukan maunya dan apalagi pikirannya orang per orang, siapa pun dia dan apa pun jabatannya," tegasnya.

Zulkarnain tak tahu Ahok batal jadi narasumber

Wakil Ketua KPK Zulkarnain pergi terburu-buru meninggalkan sejumlah wartawan, saat diminta tanggapan soal Ajak batal jadi  narasumber

"Saya ada agenda lain," singkat Zulkarnain sambil berlalu, di Gedung Sabuga dalam acara HAKI, Jumat (11/12).

Saat terus didesak, Zulkarnain yang mengenakan batik coklat itu justru berdalih tidak mengetahui adanya pembatalan Ahok jadi pembicara.

"Saya nggak tahu, pembatalan yang mana?" ungkapnya. (mdk/noe)