Pimpinan KPK sindir penegak hukum tak berani tindak korporasi korup
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyampaikan kritiknya kepada aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi. Menurut Laode, aparat penegak hukum masih ragu-ragu untuk menuntaskan kasus korupsi meski sudah memiliki ilmu yang mumpuni.
"Yang kurang dari APH kita adalah keberanian mencoba padahal ilmunya sudah kita miliki," ujar Laode saat menyampaikan paparannya dalam seminar Kedudukan dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung di Grand Mercure Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (15/11).
Laode mencontohkan institusi polisi akan segera tanggap terjun ke lapangan atau menggunakan keahliannya dalam mengolah kasus jika yang terjadi adalah pembunuhan atau kejadian kriminal lainnya. Beda halnya jika polisi dihadapkan dengan sebuah kejadian pencemaran lingkungan yang di dalamnya ada indikasi korupsi.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
"Kalau polisi diminta tanggapan misalnya 'Pak sungai di sini airnya bau, ikan-ikan mati' biasanya mereka bilang 'Oh itu bukan urusan kami silakan ke dinas lingkungan," kata Laode.
Padahal, imbuh Laode, dari kejadian tersebut bisa saja polisi mengusut penyebab perubahan air di sungai tersebut. Hal utama yang harus disoroti, menurut Laode adalah ada atau tidaknya pabrik di sana.
Mulai dari penyelidikan tersebut, imbuh Laode, akan terkuak adanya dugaan tindak pidana korupsi seperti perusahaan tersebut menyuap pejabat setempat.
"Di situ sebenarnya bisa ketahuan kalau diselidiki bagaimana air sungai berubah, ada racunnya enggak. Ini (permasalahan) kompleks butuh pengujian laboratorium, kalau sudah ketahuan, selidiki izin pendiriannya terus digali lagi," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut KPK, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi.
Baca SelengkapnyaLemahnya pengawasan terhadap internal lembaga, dan dugaan adanya intervensi politik dalam proses hukum.
Baca SelengkapnyaKPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.
Baca SelengkapnyaDia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK menjelaskan penyidik hanya bekerja sesuai sebagaimana tugasnya dalam memberantas korupsi
Baca SelengkapnyaTumpak menekankan perlunya introspeksi dan evaluasi untuk semua pihak.
Baca SelengkapnyaGaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca Selengkapnya"Tiga pimpinan KPK jilid sekarang yang kena etik, dan anda semua sudah tahu siapa saja," kata Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya