Pimpinan KPK yang baru diminta tidak banci kamera
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Dwi Ria Latifa meminta pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang terpilih harus bekerja bukan berdasarkan pencitraan semata. Dia berharap agar tak mementingkan sensasi.
"Dia harus kolektif kolegial. Jangan seolah KPK miliknya sendiri. Jangan banci kamera!" kata Ria di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (19/12).
Politikus PDIP ini mengakui bahwa dalam pemilihan komisioner KPK di DPR yaitu dengan beberapa kriteria, di antaranya yaitu menjalankan visi misi KPK ke depan lebih baik. Kredibilitas, integritas, dan tak peduli dia sarjana hukum atau tidak.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang melaporkan dugaan korupsi? Aktivis koalisi masyarakat sipil dari Reformasi Kepolisian melaporkan dugaan adanya korupsi pada institusi Polri.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
"Tapi yang penting punya pengalaman dan kematangan. Memang mungkin muluk-muluk," tuturnya.
Selain itu Ria juga meminta pimpinan KPK yang baru memberantas korupsi di segala lini.
"Kalau kita harapkan pencegahan saja maka KPK akan menjadi rongsokan. Kalau penindakan maka sasarannya ketua umum partai biar banyak yang sorot. Maksud saya belajar sistemik berantas korupsi dengan melihat segala lini,"
Ria setuju KPK gemar melakukan operasi tangkap tangan. Tapi dia tak sepakat jika dimanfaatkan untuk membentuk shock teraphy dan mengejar popularitas semata. Ria juga menuding kenapa korupsi di legislatif saja yang dibongkar, padahal di eksekutif juga banyak yang korupsi.
"Di eksekutif juga banyak korupsi. Tolong dicek apakah pengadaan buku itu tidak dikorup. Buku ganti terus tiap tahun. Sistemik bekerja untuk di sekolah, di departemen yang mana," pungkasnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ida menilai sangat penting bagi pimpinan lembaga untuk memiliki integritas yang tinggi.
Baca SelengkapnyaDia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaKusnadi berada di lantai dasar ketika Hasto sedang menjalani pemeriksaan
Baca SelengkapnyaDia meminta agar pendekatan hukum termasuk korupsi di dalamnya ini dapat diluruskan dan dimurnikan.
Baca SelengkapnyaSistem yang ada di sana (KPK) diobrak-abrik oleh pimpinan KPK makanya saya menganggap hebat ini karena dia bisa mengubah sistem.
Baca SelengkapnyaKetika KPK yang sekarang berada dalam rumpun eksekutif, kata Michael, hal itu membuat independensi secara kelembagaan hanya di rumpun eksekutif saja.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaPimpinan dan pegawai KPK jangan hanya cuma mentaati aturan hukum.
Baca SelengkapnyaBahkan, menurut dia, ada juga yang melakukan cara kasar untuk mengintimidasi dan berlindung dalam simbol-simbol dan atribut kekuasaan.
Baca SelengkapnyaGanjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca SelengkapnyaIda menilai pemeriksaan kode etik ke depan perlu digelar secara terbuka.
Baca Selengkapnya