Pimpinan MPR Desak Jokowi Tindak Tegas Pemilik Tambang & Kebun Sawit Penyebab Banjir

Merdeka.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan menyoroti banjir di Kalsel. Walhi menilai banjir besar itu disebabkan karena 50 persen lahan di Kalsel telah beralih fungsi menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit.

Menurut Walhi, curah hujan yang tinggi tidak akan menyebabkan banjir jika luas hutan primer dan sekunder tidak terkikis. Walhi menjabarkan, dari 3,7 juta hektar luas lahan di Kalimantan Selatan, 1,2 juta hektar dikuasai pertambangan, 620 hektar kelapa sawit.

Kemudian, 33 persen lahan atau 1.219.461, 21 hektar sudah dikuasai izin tambang, sementara 17 persennya atau 620.081,90 hektar sudah dijadikan perkebunan kelapa sawit. Sementara, luas hutan sekunder 581.188 hektar dan luas hutan primer hanya 89.169 hektar.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid merinding membaca data yang dimiliki Walhi. Menurutnya, para korporasi tambang maupun sawit tersebut harus bertanggung jawab.

"Merinding saya baca data dari Walhi lahan di Kalsel diperkosa para penambang dan perusahaan sawit. Siapa mereka?" ujarnya lewat pesan singkat, Selasa (19/12).

"Mereka mesti bertanggung jawab, berapa jumlah kerugian, fasilitas umum yang rusak dan derita rakyat kecil terendam banjir," tambah dia.

Waketum PKB ini mendesak agar aparat berwenang secepatnya bertindak untuk menertibkan dan meminta pertanggungjawaban ke para penguasa lahan itu. Dia bilang, aparat jangan menutup mata apalagi takut menghadapi mereka.

"Saya pribadi belum tahu persis siapa penguasa tambang dan sawit di Kalsel. Cuma dari selentingan saja mereka adalah orang sakti punya ilmu kebal yang tidak bisa disentuh hukum, siapapun yang menyentuhnya bisa menjadi jadi abu," ungkapnya.

Jazilul juga mendorong Presiden Jokowi turun tangan menindak penguasa lahan tersebut. Terlebih, pada Senin (18/1) kemarin Kepala negara sudah mengunjungi Kalsel. Dia yakin Jokowi sudah memiliki info siapa penguasa lahan itu.

"Ya (presiden perlu turun tangan dan menindak). Kemarin Presiden juga sudah turun lapangan pastinya mendapat info yang lebih utuh," tandasnya.

Diberitakan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, banjir di Kalimantan Selatan kali ini disebabkan karena 50 persen lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit.

Menurutnya, curah hujan yang tinggi tidak akan menyebabkan banjir jika luas hutan primer dan sekunder tidak terkikis.

"Dari 3,7 juta hektar luas lahan di Kalimantan Selatan, 1,2 juta hektar dikuasai pertambangan, 620 hektar kelapa sawit," kata Kisworo kepada merdeka.com, Senin (18/1).

Dia memaparkan, 33 persen lahan atau 1.219.461,21 hektar sudah dikuasai izin tambang, sementara 17 persennya atau 620.081,90 hektar sudah dijadikan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, luas hutan sekunder 581.188 hektar dan luas hutan primer hanya 89.169 hektar.

"15 persen atau 234,492,77 hektar IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam) dan 6 persen atau 567.865,51 hektar IUPHHK-HT (Hutan Tanaman). Hutan sekunder hanya 89.169 hektar, hutan primer 581.188 hektar," ujarnya.

"Sisa lahan hanya 29 persen," ungkap Kisworo.

Oleh sebab itu, dia mendesak pemerintah untuk untuk mengevaluasi seluruh izin-izin alih fungsi lahan yang dikeluarkan. Sebab kata dia, alih fungsi lahan telah menyebabkan degradasi hutan. Dia meminta pemerintah untuk berani mencabut izin para perusahaan yang hasil audit nantinya terbukti memicu bencana banjir di Kalimantan Selatan ini.

"Saya mendesak Pak Jokowi untuk memanggil semua pemilik perusahaan, tambang, sawit, dan sebagainya. Kita juga mendesak agar dibuat Satgas atau komisi khusus untuk mereview dan mengaudit semua izin-izin itu," tegasnya.

Kisworo mengatakan, banjir kali ini merupakan banjir terparah sepanjang sejarah.

"2006 Kalsel pernah banjir besar juga tapi tidak separah ini. Ini terparah, bukan salah hujan. Sekarang kalau musim hujan, banjir. Musim kering, karhutla," tutupnya.