Pimpinan MPR Ingatkan Massa Reuni 212 Tak Melakukan Aksi Melanggar UU
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Arsul Sani mempersilakan diselenggarakannya rencana reuni Akbar 212 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Namun Arsul mengingatkan massa reuni 212 tak melanggar Undang-undang dalam aksinya.
"Sepanjang tidak melanggar UU, tidak anarkis, itu yang harus kita hormati. Mau sering-sering berkumpul, mau reuni atau apa, ya wong itu bagian dari kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul ya enggak usah kita persoalkan," kata Arsul di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).
Jangan Ada Aksi Ancaman
-
Siapa yang menginisiasi pertemuan relawan Anies dan PKS? Pertemuan Simpul-Simpul Relawan Anies Baswedan bersama PKS ini diinisiasi oleh Ketua Relawan Nasional Indonesia Anies Muhammad Erwin Hamzah yang disemarakkan dengan lebih dari 100 simpul relawan yang lain.
-
Kenapa peringatan ini diadakan? Peringatan ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa perang menimbulkan banyak dampak buruk, termasuk bagi anak-anak.
-
Apa harapan PKS dari pertemuan dengan relawan Anies? Syaikhu berharap pertemuan ini menjadi awal persatuan untuk memenangkan Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Dimana pertemuan berlangsung? Kunjungan ini diterimanya di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta, Senin (22/4) kemarin.
-
Apa yang dirayakan dalam undangan ini? Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kami. Telah lahir putra kami yang kedua :foto dan nama bayi(tanggal kelahiran)
-
Dimana arahan Ma'ruf Amin disampaikan? Arahan itu disampaikan Ma'ruf dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2024 di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk, Tangerang, Banten, Senin (20/5).
Sekjen PPP ini pun meminta tak ada aksi ancaman menuntut polisi menuntaskan kasus dugaan penistaan agama putri Proklamator RI Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri Putri. Sebab, PA 212 sebelumnya mengkhawatirkan acara reuni tersebut akan terjadi gelombang massa mendesak polisi menuntaskan kasus Sukmawati seperti menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Saya kira nggak usah pakai mengancam-ancamlah," katanya.
Serahkan Pengusutan Kasus ke Polisi
Dia mengimbau semua pihak agar mempercayakan kasus Sukmawati, yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Soekarno itu kepada polisi. Setelah pengusutan kasus tak ada kemajuan dia mempersilakan massa baru melakukan aksi demonstrasi.
"Ya kita percayakanlah sama kepolisian. Itu nanti, kalau polisinya nggak jalan sama sekali, setelah katakanlah setahun, dua tahun, baru kemudian kita pikirkan langkah yang lain," kata dia.
Reporter: Delvira Hutabarat
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mengantisipasi kemecatan imbas aksi tersebut, polisi melakukan rekayasa lalu lintas serta pengamanan di kawasan sekitar Monas.
Baca SelengkapnyaSusatyo menjelaskan bahwa personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait.
Baca SelengkapnyaSalah seorang orator menghentikan sementara orasi di kawasan Patung Kuda dan dilanjutkan dengan salat Zuhur.
Baca Selengkapnya"Sambutan-sambutan dan Tausyiah, Insya Allah beliau akan Tausyiah di akhir kemudian akan ditutup dengan doa. dimulai dari jam 3 sampai jam 8 pagi."
Baca SelengkapnyaDitlantas Polda Metro Jaya bersiap memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Monas untuk mengantisipasi potensi kemacetan saat Reuni 212.
Baca SelengkapnyaAdapun aksi ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bersama pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh
Baca SelengkapnyaPolisi akan menerapkan rekayasa lalu lintas di Monas selama Reuni 212 untuk mengantisipasi kemacetan dan menjaga keamanan di area tersebut.
Baca Selengkapnyagabungan TNI, Polri yang dibantu Pol PP serta Dishub yang nantinya akan di bagi di beberapa titik pengamanan di sekitaran Monas
Baca SelengkapnyaLukman menegaskan, masyarakat Indonesia harus bersatu menjaga demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan penguasa.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya"Kemudian minta maaf pada yang menciptakan manusia. Menciptakan kita semua. Minta maaf kalau saya bergetar soal ini," katanya.
Baca SelengkapnyaDalam aksinya mereka menuntut untuk menyikapi konflik lahan di Rempang.
Baca Selengkapnya