PKB Minta Menag Pelajari Dulu Hubungan Radikalisme dan Cara Berpakaian Orang

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yaqut Cholil Qoumas menentang wacana Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi melarang pengguna cadar masuk ke instansi pemerintah. Dia pun menyarankan Fachrul fokus masalah lain yang lebih subtansial.

"Daripada ngurusin yang tampak mending Menag itu ngurusin yang subtansial saja deh," kata Yaqult di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Menurut Yaqult, cadar adalah budaya dari bangsa Arab dan tidak menjadi bagian ke-Islaman. Karena itu, dia menyarankan Fachrul untuk belajar lebih banyak soal cadar.

"(Menag) pelajari dulu itu, apa itu radikalisme, terorisme berhubungan enggak sama cara berpakaian orang. Kalau tidak berhubungan, ngapain sih bikin aturan yang enggak perlu," ungkapnya.

Dia menilai larangan ini juga tidak sesuai jika dilakukan untuk mencegah radikalisme. Fachrul menilai pencegahan bisa dilakukan memperbaiki ideologi yang menyebabkan radikalisme.

"Kalau memang secara ideologi itu berkaitan antara radikalisme dan terorisme itu berkaitan dengan cadar itu. Nah baru keluarkan peraturan itu," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mewacanakan melarang menggunakan niqab atau cadar masuk instansi pemerintah. Namun dia menegaskan wacana itu masih dalam kajian Kementerian Agama (Kemenag).

Sehingga menurut Fachrul Razi, bagi wanita yang telah menggunakan cadar untuk saat ini tak dilarang.

"Kalau orang mau pakai silakan," kata Fachrul Razi saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (31/11).

Mantan Wakil Panglima TNI itu menyebut pemakaian cadar atau tidak bukan menjadi tolak ukur ketakwaan seseorang. Bahkan menurut dia, tidak ada ayat yang mewajibkan penggunaan cadar.

"Jadi cadar itu bukan ukuran ketakwaan orang, bukan berarti kalau sudah pakai cadar takwanya tinggi. Sudah dekat dengan Tuhan, cadar dak ada dasar hukumnya di Alquran maupun Hadits dalam pandangan kami," kata dia.

Dia menyebut, wacana mempertimbangkan melarang penggunaan cadar karena faktor keamanan. Dia mencontohkan bagi orang yang masuk lingkup instansi pemerintahan diwajibkan melepas jaket dan helm. Begitu pula apabila diberlakukan bagi orang memakai cadar. Menurut dia, agar wajah mereka dapat terlihat jelas.

"Jadi betul dari sisi keamanan, kalau ada orang bertamu ke saya enggak tunjukin muka, ya enggak mau saya," tandas dia.