PKB Minta Pemerintah Prioritaskan Vaksin Halal Demi Kenyamanan Masyarakat
Merdeka.com - Fraksi PKB DPR akan mengawal vaksin halal agar digunakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. PKB akan menyampaikan aspirasi tersebut dalam Komisi IX DPR RI yang menjadi mitra Kemenkes dan BPOM.
"Kemarin kami menerima masukan, hasil kajian dari teman-teman Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Saya sendiri yang mendampingi dan pada intinya berharap supaya vaksin halal ini digunakan pemerintah," kata anggota Fraksi PKB DPR RI, Marwan Dasopang, Jumat (28/1).
Marwan memastikan, pihaknya memberi perhatian mengenai penggunaan vaksin halal. Karena itu pula, fraksinya menyambut baik kedatangan YKMI yang menyerahkan hasil kajian mengenai penggunaan vaksin halal yang semestinya sudah menjadi kebijakan pemerintah.
-
Apa itu PPPK? Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I resmi diumumkan hari ini, Selasa (24/12).
-
Mengapa DPR mendukung kerja sama di bidang peternakan? “Seperti yang kita ketahui, Victoria punya potensi yang sangat besar terhadap peternakan. Sedangkan, Jawa Barat juga memiliki kebutuhan rata-rata 700 ribu ekor sapi per tahun, tapi saat ini hanya 30 persen saja yang bisa dipenuhi oleh produsen lokal. Sehingga, tentu hal ini menjadi peluang kerjasama yang baik bagi investor produk peternakan Victoria untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa Barat,“ urai Puteri.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Siapa yang didukung oleh PKB untuk Pilgub Jakarta 2024? PKB Pertimbangkan Dukung Anies Maju Pilgub Jakarta 2024 Namun, PKB juga sudah punya jagoan sendiri untuk diusung sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengungkapkan, partainya sudah membuka komunikasi awal dengan Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.Dia mengatakan, PKB tengah mempertimbangkan untuk mengusung Anies.
Sebabnya, saat ini sudah tidak dalam kondisi darurat sebagaimana awal-awal pandemi Covid-19. Saat ini, ketika kondisinya sudah tidak darurat lagi, semestinya harapan masyarakat dan umat Islam pada khususnya diakomodir oleh pemerintah.
Menurutnya, semua itu perlu dilakukan dalam rangka melindungi dan memberikan kenyamanan masyarakat dalam mengantisipasi virus Covid-19.
"Kami memberikan perhatian antara prinsip keagamaan dan keselamatan. Kalau dalam keadaan darurat, halal-haram itu memang tidak bisa dikotak-kotakkan. Tetapi dalam situasi yang lapang tentu pemerintah harus segera mempersiapkan kenyamanan dengan menggunakan vaksin halal," jelas Marwan Dasopang.
Marwan juga meminta pemerintah mencari jalan keluar atau solusi terbaik dari munculnya penolakan sebagian masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. Salah satunya turut membantu dengan memberikan pokok-pokok pikiran dan temuan di lapangan mengenai pentingnya penggunaan vaksin halal.
"Pandemi ini sudah panjang, dan sudah ada ketersediaan vaksin yang dijamin kehalalannya. MUI juga sudah mengatakan soal vaksin halal ini supaya ada rasa aman di masyarakat," jelas Marwan yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.
Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) pada Rabu 26 Januari 2022 melakukan audiensi ke Fraksi PKB DPR RI dan menyampaikan hasil kajian Focus Group Discussion (FGD) yang berupa Positioning Paper. Sebelum itu, pada Senin 24 Januari 2022, TKMI juga beraudiensi dengan Fraksi PPP.
Audiensi dengan Fraksi PKB ini mendapat sambutan dari tiga Anggota Fraksi, Marwan Dasopang, Nur Nadlifah, dan Arzeti Bilbina. Sedangkan utusan YKMI dipimpin langsung oleh Direktur Eksekutif, Ahmad Himawan dan Sekretaris Eksekutif, Fat Haryanto.
Anggota Komisi IX Nur Nadlifah menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran YKMI. Terlebih, hasil kajian YKMI sejalan dengan agenda Fraksi PKN yang sedang memperjuangkan penggunaan vaksin halal.
Sementara Arzeti Bilbina mendorong agar pemerintah terbuka dalam ketersediaan vaksin halal. Selain itu juga mendorong pemerintah terbuka terkait kandungan zat yang terkandung di dalam vaksin.
"Tidak hanya terbuka terhadap ketersedian vaksin halal tetapi juga terkait kandungan zat yang ada di dalam vaksin. Supaya masyarakat mendapatkan edukasi yang benar terkait vaksin," tegas dia.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca SelengkapnyaPemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.
Baca SelengkapnyaProduk tembakau yang ada saat ini saja yaitu dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah cukup proporsional dan tetap bisa dijalankan.
Baca SelengkapnyaKemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.
Baca SelengkapnyaUlama Madura ditengarai keberatan dengan poin e mengenai penyediaan alat kontrasepsi sebagai salah satu pelayanan kesehatan reproduksi.
Baca SelengkapnyaIsi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.
Baca SelengkapnyaPihaknya juga mengaku bahwa soal menteri, PKB tidak perlu berharap dapat berapa menteri
Baca SelengkapnyaCak Imin mengungkap, beleid tersebut bersifat mendesak ke daerah yang disamaratakan angkanya terhadap lima poin.
Baca SelengkapnyaJazilul menegaskan, permintaan yang diberikan Prabowo sebenarnya juga sudah diperintahkan dalam agama Islam
Baca SelengkapnyaPKB menyarankan masyarakat untuk mendorong DPR agar melakukan hak angket.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2024 mendatang
Baca SelengkapnyaKementerian Kesehatan (Kemenkes) menjawab anggapan pemberian kontrasepsi bagi remaja membuka peluang seks bebas bagi pelajar.
Baca Selengkapnya