Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKB Minta Pemerintah Prioritaskan Vaksin Halal Demi Kenyamanan Masyarakat

PKB Minta Pemerintah Prioritaskan Vaksin Halal Demi Kenyamanan Masyarakat Vaksinasi booster di Gereja HKBP Menteng. ©2022 Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Fraksi PKB DPR akan mengawal vaksin halal agar digunakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. PKB akan menyampaikan aspirasi tersebut dalam Komisi IX DPR RI yang menjadi mitra Kemenkes dan BPOM.

"Kemarin kami menerima masukan, hasil kajian dari teman-teman Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Saya sendiri yang mendampingi dan pada intinya berharap supaya vaksin halal ini digunakan pemerintah," kata anggota Fraksi PKB DPR RI, Marwan Dasopang, Jumat (28/1).

Marwan memastikan, pihaknya memberi perhatian mengenai penggunaan vaksin halal. Karena itu pula, fraksinya menyambut baik kedatangan YKMI yang menyerahkan hasil kajian mengenai penggunaan vaksin halal yang semestinya sudah menjadi kebijakan pemerintah.

Orang lain juga bertanya?

Sebabnya, saat ini sudah tidak dalam kondisi darurat sebagaimana awal-awal pandemi Covid-19. Saat ini, ketika kondisinya sudah tidak darurat lagi, semestinya harapan masyarakat dan umat Islam pada khususnya diakomodir oleh pemerintah.

Menurutnya, semua itu perlu dilakukan dalam rangka melindungi dan memberikan kenyamanan masyarakat dalam mengantisipasi virus Covid-19.

"Kami memberikan perhatian antara prinsip keagamaan dan keselamatan. Kalau dalam keadaan darurat, halal-haram itu memang tidak bisa dikotak-kotakkan. Tetapi dalam situasi yang lapang tentu pemerintah harus segera mempersiapkan kenyamanan dengan menggunakan vaksin halal," jelas Marwan Dasopang.

Marwan juga meminta pemerintah mencari jalan keluar atau solusi terbaik dari munculnya penolakan sebagian masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. Salah satunya turut membantu dengan memberikan pokok-pokok pikiran dan temuan di lapangan mengenai pentingnya penggunaan vaksin halal.

"Pandemi ini sudah panjang, dan sudah ada ketersediaan vaksin yang dijamin kehalalannya. MUI juga sudah mengatakan soal vaksin halal ini supaya ada rasa aman di masyarakat," jelas Marwan yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) pada Rabu 26 Januari 2022 melakukan audiensi ke Fraksi PKB DPR RI dan menyampaikan hasil kajian Focus Group Discussion (FGD) yang berupa Positioning Paper. Sebelum itu, pada Senin 24 Januari 2022, TKMI juga beraudiensi dengan Fraksi PPP.

Audiensi dengan Fraksi PKB ini mendapat sambutan dari tiga Anggota Fraksi, Marwan Dasopang, Nur Nadlifah, dan Arzeti Bilbina. Sedangkan utusan YKMI dipimpin langsung oleh Direktur Eksekutif, Ahmad Himawan dan Sekretaris Eksekutif, Fat Haryanto.

Anggota Komisi IX Nur Nadlifah menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran YKMI. Terlebih, hasil kajian YKMI sejalan dengan agenda Fraksi PKN yang sedang memperjuangkan penggunaan vaksin halal.

Sementara Arzeti Bilbina mendorong agar pemerintah terbuka dalam ketersediaan vaksin halal. Selain itu juga mendorong pemerintah terbuka terkait kandungan zat yang terkandung di dalam vaksin.

"Tidak hanya terbuka terhadap ketersedian vaksin halal tetapi juga terkait kandungan zat yang ada di dalam vaksin. Supaya masyarakat mendapatkan edukasi yang benar terkait vaksin," tegas dia.

Sumber: Liputan6.com

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja

Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.

Baca Selengkapnya
Aturan Wajib Sertifikat Halal untuk UMKM Tidak Diperpanjang, Tetap Berlaku Oktober 2024
Aturan Wajib Sertifikat Halal untuk UMKM Tidak Diperpanjang, Tetap Berlaku Oktober 2024

Pemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Penolakan Larangan Produk Tembakau, Ini Alasannya
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Penolakan Larangan Produk Tembakau, Ini Alasannya

Produk tembakau yang ada saat ini saja yaitu dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah cukup proporsional dan tetap bisa dijalankan.

Baca Selengkapnya
Tagih Janji Kemenkes, DPR Kecewa PP 28 Nomor 2024 tentang Kesehatan Minim Pelibatan Publik
Tagih Janji Kemenkes, DPR Kecewa PP 28 Nomor 2024 tentang Kesehatan Minim Pelibatan Publik

Kemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.

Baca Selengkapnya
Bertemu Wapres Ma’ruf, Ulama Madura Keberatan Alat Kontrasepsi Masuk Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Bertemu Wapres Ma’ruf, Ulama Madura Keberatan Alat Kontrasepsi Masuk Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Ulama Madura ditengarai keberatan dengan poin e mengenai penyediaan alat kontrasepsi sebagai salah satu pelayanan kesehatan reproduksi.

Baca Selengkapnya
PKB Ungkap Isi Pertemuan dengan Fraksi PDIP, Ini yang Dibahas
PKB Ungkap Isi Pertemuan dengan Fraksi PDIP, Ini yang Dibahas

Isi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.

Baca Selengkapnya
Gus Halim Jawab soal Jatah Kursi Menteri PKB di Kabinet Prabowo
Gus Halim Jawab soal Jatah Kursi Menteri PKB di Kabinet Prabowo

Pihaknya juga mengaku bahwa soal menteri, PKB tidak perlu berharap dapat berapa menteri

Baca Selengkapnya
Ini yang Dititipkan Cak Imin untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
Ini yang Dititipkan Cak Imin untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Cak Imin mengungkap, beleid tersebut bersifat mendesak ke daerah yang disamaratakan angkanya terhadap lima poin.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PKB Blak-blakan Tak Undang Gibran Hingga Permintaan Prabowo Perintah Agama
VIDEO: PKB Blak-blakan Tak Undang Gibran Hingga Permintaan Prabowo Perintah Agama

Jazilul menegaskan, permintaan yang diberikan Prabowo sebenarnya juga sudah diperintahkan dalam agama Islam

Baca Selengkapnya
PKB Klaim Banyak Rakyat yang Minta Makzulkan Presiden: Mintalah ke DPR, Demi Demokrasi
PKB Klaim Banyak Rakyat yang Minta Makzulkan Presiden: Mintalah ke DPR, Demi Demokrasi

PKB menyarankan masyarakat untuk mendorong DPR agar melakukan hak angket.

Baca Selengkapnya
PBNU Tanggapi Kebijakan Kemenag soal Label Produk Non-Halal
PBNU Tanggapi Kebijakan Kemenag soal Label Produk Non-Halal

Pemerintah akan mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2024 mendatang

Baca Selengkapnya
DPR: Pemerintah Harus Revisi Ayat Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi pada Remaja
DPR: Pemerintah Harus Revisi Ayat Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi pada Remaja

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjawab anggapan pemberian kontrasepsi bagi remaja membuka peluang seks bebas bagi pelajar.

Baca Selengkapnya