PKS bantah KMP pecah gara-gara kasus Setnov
Merdeka.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid membantah adanya perpecahan di tubuh Koalisi Merah Putih (KMP) akibat kasus Setya Novanto (Setnov). Dukungan partainya agar sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dilanjutkan, tidak bisa diartikan sebagai sikap partai yang membangkang dari KMP.
"PKS memang masuk KMP, tetapi kami sepakat kasus dilanjutkan sampai tuntas," ujar Hidayat saat ditemui wartawan, di Sragen, Rabu (2/12).
PKS, kata dia, tetap menjalankan amanah dari KMP yaitu bekerja secara profesional dan berani. Untuk itu, ditegaskan dia dukungan PKS agar kasus Setnov lanjut ke persidangan bukan berarti partai yang dipimpin oleh Sohibul Iman itu keluar dari KMP.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
"Sikap kami itu bukan berarti di KMP ada perpecahan. Sesuai amanah rakyat MKD harus bekerja secara profesional dan berani," kata dia.
Lebih lanjut Hidayat mengemukakan semua tokoh yang ada sangkut pautnya dengan kasus tersebut harus dihadirkan. Di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, Sudirman Said serta Menkopolhukam, Luhut Panjaitan.
Menurut dia, DPR merupakan bagian dari rakyat, jika rakyat meminta sidang terbuka, semua tokoh yang dibicarakan di MKD harus dihadirkan.
Sebagaimana diketahui, salah satu anggota MKD yang berasal dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat bersama 10 anggota MKD lainnya setuju supaya sidang terkait kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dilanjutkan.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca SelengkapnyaHal tersebut Hasto sampaikan dalam salah satu pernyataan videonya usai ditetapkan menjadi tersangka
Baca SelengkapnyaMK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaMardiono tetap optimis masih banyak ruang bagi PPP untuk berjuang. Termasuk ruang hukum dan politik.
Baca SelengkapnyaPPP kecewa gugatan sengketa hasil Pileg 2024 ditolak MK.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri menolak laporan polisi yang dilayangkan Kusnadi, staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal penyitaan yang dilakukan penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaTidak lama pernyataan itu diungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaDirektur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan KPK tidak takut dengan laporan tersebut
Baca SelengkapnyaIa menyebut pada pengusutan kasus Harun berjalan semasa kepemimpinan mantan Ketua KPK.
Baca SelengkapnyaPimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca SelengkapnyaKetua KPK menilai putusan sela yang membebaskan Gazalba Saleh menunjukkan kekacauan dalam sistem peradilan.
Baca Selengkapnya