PKS desak Jokowi tarik revisi UU KPK dari Prolegnas 2016

Merdeka.com - Anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid meminta agar Presiden Jokowi menarik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dari Prolegnas (program legislasi nasional) prioritas 2016. Sebab revisi UU KPK justru selama ini menimbulkan polemik berkepanjangan.

"Presiden partai sudah menyampaikan itu terbuka. Ini kesepakatan eksekutif dan legislatif. Karenanya beliau meminta bukan hanya DPR, tapi presiden juga menarik. Karena sampai hari ini yang muncul kontroversi, ketidakjelasan sikap," ‎kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2).

Wakil ketua MPR ini menegaskan bahwa sebenarnya revisi UU KPK merupakan usulan pemerintah. Hanya saja di dalam Baleg akhirnya disepakati oleh pemerintah dan DPR bahwa hal tersebut menjadi usulan legislatif.

"Semula rancangan undang-undang ini dari pemerintah. Pemerintah sendiri tidak satu kata. Jadi daripada berkepanjangan dipolemikkan DPR tidak membahas jika tak satu kata dengan pemerintah," tuturnya.

Menurut Hidayat, dengan dicabutnya UU KPK dalam daftar revisi di DPR, maka parlemen bisa fokus menyelesaikan perundang-undangan yang lain. ‎Sejauh ini menurutnya revisi UU KPK justru membuat UU yang lain tak kunjung bisa diselesaikan.

"Sebaiknya bukan ditunda tapi ya dihentikan saja pembahasannya. Karena gak ada prosesnya sudah berulangkali diagendakan paripurna tapi penundaan terus. Itu kan menandakan tidak adanya progres," pungkasnya.