PKS Desak Pemerintah Lobi Arab Saudi Minta Kepastian Haji 2021
Merdeka.com - Kementerian Agama belum juga menerima kepastian mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 dari Arab Saudi. Menanggapi kondisi itu, Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menilai peran pemerintah lemah dalam diplomasi haji.
"Pemerintah perlu melihat spekulasi yang berkembang seputar haji yang muncul sebagai sarana introspeksi terkait kebijakan nasional yang dilakukan selama ini. Perlu diakui, kita masih menyimpan sejumlah catatan merah terkait isu penegakan HAM hingga demokrasi di mana domain ini tidak lepas dari perhatian internasional. Sehingga sah saja apabila masyarakat berasumsi polemik haji yang terjadi adalah bentuk tekanan internasional secara tidak langsung," kata Bukhori, Selasa (4/4).
Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut, kesulitan tidak hanya dirasakan calon jemaah haji, tetapi juga tim Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI yang sampai saat ini belum bisa memperoleh visa kunjungan untuk melakukan observasi dan persiapan langsung di Tanah Suci.
-
Kenapa Arab Saudi perketat visa haji tahun ini? 'Ketentuan dari Arab Saudi memastikan bahwa visa yang bisa masuk ke Mekkah dan ke Masyair, ke Armuzna itu adalah visa haji. Baik visa haji reguler maupun haji khusus, termasuk visa haji mujamalah,' kata Kepala Daerah Kerja Madinah, Ali Machzumi di kantor Daker Madinah, dikutip Rabu (29/5).
-
Siapa yang tidak memiliki izin haji resmi? Lebih dari tiga perempat dari mereka yang meninggal tidak memiliki izin resmi untuk berada di sana dan berjalan di bawah sinar matahari langsung tanpa tempat berteduh yang memadai, kata kantor berita resmi Arab Saudi, SPA.
-
Siapa jemaah haji yang tertunda keberangkatannya? Seorang jemaah haji kelompok terbang (kloter) 10 asal Provinsi Gorontalo harus menunda keberangkatannya ke Madinah, Arab Saudi akibat paspor tercecer saat perjalanan dari Gorontalo ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
-
Apa yang disampaikan Menaker kepada PMI di Arab Saudi? Menteri Ketengakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah kembali menemui Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sela-sela kunjungan kerjanya di Arab Saudi. Kompetensi itu menjadi salah satu ukuran agar tenaga kerja kita bisa diterima di luar negeri,“ ucap Menaker di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (25/8) malam.
-
Apa kelemahan Arab Saudi? 'Oleh karena itu, mereka sering kesulitan saat berhadapan dengan tim yang memiliki kecepatan tinggi, yang bermain dengan strategi menunggu dan mengandalkan serangan balik, seperti yang diperlihatkan oleh Thailand,' tambahnya.
-
Kenapa jemaah haji meninggal di Arab Saudi? Lebih dari 50 persen jemaah haji asal Jateng dan DIY yang meninggal dunia disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler.
"Kegiatan ini dibutuhkan untuk memastikan kelancaran prosedur tetap pelaksanaan haji di masa pandemi apabila sudah diperoleh kepastian," katanya.
Bukhori mendesak pemerintah untuk lebih progresif melobi atau memainkan peran diplomasinya. Pemerintah, lanjutnya, harus mampu meyakinkan Kerajaan Arab Saudi bahwa vaksin Sinovac yang sudah disuntikkan ke mayoritas calon jemaah haji Indonesia aman dan segera memperoleh sertifikasi dari WHO pada akhir Mei 2021.
"Calon jemaah haji yang sudah menerima vaksin 2 kali berjumlah lebih dari 50% dari total calon jemaah haji untuk keberangkatan tahun 2021. Sehingga, tidak mungkin calon jemaah haji kita harus divaksin ulang dengan vaksin berbeda. Sebab, dari segi kesehatan belum ada kajian medis apakah hal tersebut aman bagi mereka," imbuhnya.
"Paling rasional adalah kepiawaian pemerintah Indonesia dalam menyusun strategi diplomasi yang bermartabat sehingga, seminimal mungkin, kita bisa memperoleh kepastian haji pada tahun ini," pungkasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat (Liputan6.com)
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pansus Angket Haji DPR RI mengharapkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengisi posisi
Baca SelengkapnyaNasaruddin berjanji tidak akan lagi terjadi kekacauan pelaksanaan haji di kemudian hari seperti era Menteri sebelumnya.
Baca SelengkapnyaDiketahui, seleksi PPIH Arab Saudi tingkat pusat diawali dengan proses pendaftaran dan seleksi berkas dari 11 - 19 Januari 2024
Baca SelengkapnyaMenag Yaqut menegaskan, tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan haji 2024.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengaku keputusan DPR RI untuk membentuk pansus terkait pelaksanaan haji merupakan kewenangan legislatif
Baca SelengkapnyaMenag Yaqut ingin penyelenggaraan haji 2024 jadi yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaJemaah yang nekat seperti menunaikan ibadah haji tanpa memiliki visa haji dan tasreh atau surat izin dari Kerajaan Arab Saudi.
Baca SelengkapnyaMenag Yaqut menyebut kekurangan selama proses ibadah haji 2024 adalah hal wajar.
Baca SelengkapnyaYaqut tidak menjawab apakah yang dibahas bersama Jokowi mengenai Pansus haji.
Baca SelengkapnyaCak Nanto menilai diperlukan kajian yang mendalam apabila pemerintah baru akan membentuk kementerian khusus haji.
Baca SelengkapnyaKementerian Agama mengingatkan agar masyarakat tidak tergiur dengan tawaran haji tanpa antre yang beredar di media sosial.
Baca SelengkapnyaKomisi VIII DPR RI menunda rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan haji tahun 2024.
Baca Selengkapnya