PKS Harap Jokowi Pilih Calon Panglima TNI yang Paling Sedikit Salahnya
Merdeka.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bakal memasuki masa pensiun pada November 2021 mendatang. Anggota Komisi I DPR, Sukamta menyarankan supaya Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memilih nama yang paling sedikit memiliki kesalahan di masa lalu sebagai pengganti Hadi.
"Mudah-mudahan Presiden juga mempertimbangkan semua itu dengan hati-hati, cermat dan tepat. Kami berharap kalau semua Calon Panglima memiliki kemampuan yang sama, paling tidak ya yang paling sedikit kesalahannya," kata Sukamta kepada Liputan6.com, Jumat (27/8).
Hingga kini Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum bersurat dengan DPR terkait usulan nama pengganti Hadi. Ia tak mengetahui kira-kira kapan tepatnya presiden bakal menyetor nama pengganti Hadi untuk menjabat Panglima TNI.
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Kapan Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Panglima TNI? Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto adalah mantan Panglima TNI yang menjabat sejak 2017 sampai 2021.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Bagaimana proses pemilihan Panglima TNI? 'Nama nanti akan disampaikan Ibu Ketua DPR ya. Calon tunggal sesuai amanah UU,' imbuhnya.
-
Kapan Wapres jadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Kapan pelantikan Presiden dan Wapres? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
"Belum tahu. Bisa juga diperpanjang. Tergantung presidenlah," ucap anggota Fraksi PKS DPR RI itu.
Sukamta mengatakan, panglima baru diharapkan mereka yang mampu menghadapi situasi sulit yang tengah dihadapi negara. Situasi ini menurutnya bisa jadi segera terkendali tapi boleh jadi akan berubah menjadi tidak stabil. Baik itu di dalam negri maupun di wilayah regional.
"Kalau pandemi segera dapat diatasi dengan parameter korban meninggal berhenti dan ekonomi mulai membaik, maka NKRI akan aman," katanya.
Tetapi kalau sebaliknya, lanjut dia maka boleh jadi akan muncul ketidakpuasan di mana-mana. Hal itu akan menjadi kondisi yang berbahaya.
Untuk itu pengganti Hadi, menurut Sukamta haruslah orang-orang yang mampu membaca hal tersebut. Panglima baru, menurutnya juga mesti mengantisipasi potensi separatisme yang berpotensi menguat seiring dengan tak terkendalinya penanganan pandemi oleh pemerintah.
"Lingkungan strategis kita juga bisa berubah drastis manakala pandemi tidak terkendali, semua negara dalam kondisi chaos. Pasti masing masing negara akan mencari jalan sendiri sendiri untuk bertahan. Belum lagi pergeseran kekuatan politik, ekonomi, militer negara adidaya yang boleh jadi akan mengambil panggung besar di laut China Selatan," ujarnya.
Dikatakan Sukamta, kombinasi kedua hal tersebut memerlukan kesiapan pertahanan dan keamanan negara paling optimal. Hal ini pasti juga akan berkorelasi dengan panglima TNI yang sedang memegang kepemimpinan saat itu.
Meskipun begitu, panglima TNI pengganti Hadi menurut Sukamta bisa berasal dari matra mana pun.
"Kalau calon, semua Kepala Staf Angkatan Darat, Laut maupun Udara secara formal bisa diangkat menjadi Panglima," ujarnya.
Reporter: Yopi MSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sampai hari ini, Komisi I DPR belum menerima surat permintaan pergantian Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaJokowi enggan berbicara banyak mengenai sosok pengganti dua perwira tinggi TNI tersebut.
Baca Selengkapnya10 gubernur akan mengakhiri masa jabatannya di Bulan September
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyinggung soal pencalonan Kasad Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaPengangkatan Kasad baru tidak perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Baca SelengkapnyaJokowi mengusulkan M. Herindra yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024 menggantikan Budi Gunawan.
Baca SelengkapnyaJokowi beralasan belum bisa menyebut capres pilihannya karena sosok tersebut tak hadir dalam Rakernas Projo.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah akan habis pada September 2023.
Baca SelengkapnyaJazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaDisinggung soal arah dukungan Jokowi, Puan meminta awak media bertanya kepada presiden langsung.
Baca SelengkapnyaTB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.
Baca SelengkapnyaKalau pertemuan itu dilaksanakan antar institusi. Misalnya kemarin Mbak Puan selaku ketua DPR bertemu degan Bapak Jokowi sebagai presiden.
Baca Selengkapnya