Follow
PKS: ISIS bukan organisasi Islam!
Merdeka.com - PKS mendesak agar pemerintah segera mengumumkan status organisasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Hal ini guna mengantisipasi adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang semakin banyak bergabung dengan ISIS untuk berperang di Timur Tengah.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pemerintah harus tegas menindak organisasi ISIS yang mulai tercium merambah ke Indonesia. TNI dan Polri serta Kementerian Luar Negeri didesak untuk memverifikasi status ISIS, apakah organisasi makar, terorisme atau sebagainya.
"Negara harus tegas mengumumkan status ISIS dari perspektif agama. Kemenag bekerja sama dengan MUI kerjasama dengan Kemenlu dan TNI/Polri memverifikasi status ISIS. Kemudian diumumkan ke publik sikap negara. PKS menyerahkan kepada negara, karena ini masalah yang serius," kata Mardani kepada merdeka.com, Senin (4/8).
-
Kenapa ISIS mengklaim bertanggung jawab atas penembakan? Kelompok Negara Islam atau ISIS, mengatakan mereka melakukan serangan pada hari Jumat (22/3) di Balai Kota Crocus, dan mengunggah bukti video.
-
Siapa yang dilarang AS? Amerika Serikat juga telah mengurangi pasokan chip high-end untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tiongkok. Diberitakan bahwa otoritas regulasi di AS telah melarang Samsung untuk memasok chipset Exynos dengan teknologi 7nm atau yang lebih rendah kepada perusahaan-perusahaan di Tiongkok.
-
Apa hukuman buat PSIS Semarang? Hukuman bertanding tanpa penonton dikeluarkan langsung oleh PSSI selaku induk sepak bola Indonesia. Berdasarkan surat dari PSSI, PSIS Semarang dianggap melanggar Kode Disiplin PSSI Tahun 2023 karena terjadi pengulangan kejadian yang sama yaitu keributan antara suporter PSIS Semarang dengan suporter klub tamu.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Kapan PSIS kena hukuman? 'Hukuman sangat berat dan tidak adil karena larangan pertandingan tanpa penonton hingga akhir musim,' kata CEO PSIS Semarang A.S Sukawijaya dikutip dari ANTARA pada Kamis (7/12).
-
Bagaimana cara mencegah terorisme di Indonesia? Di Hari Peringatan dan Penghargaan Korban terorisme ini, Anda bisa membagikan cara mencegah radikalisme di media sosial. Hal ini penting dilakukan agar tindakan terorisme bisa diminimalisir atau dihilangkan.
Dia tak ingin pemerintah justru menyebut ISIS adalah organisasi Islam. Meskipun dalam balutan membawa nama Islam. Karena itu, dia mendesak agar pemerintah segera mengumumkan status ISIS.
"Pemerintah di jajaran manapun tidak boleh menyebut ISIS sebagai organisasi Islam dengan segala konsekuensinya sebelum dilakukan penyelidikan seksama," tegas anggota Komisi I DPR ini. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, menegaskan meski IKN telah menjadi undang-undang tetap sah apabila diubah
Baca Selengkapnya
Muhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Cak Imin juga setuju dengan pernyataan Gus Yahya pengurus PBNU tidak boleh mengatasnamakan organisasi dipimpinnya secara politik.
Baca Selengkapnya
Menkum HAM Supratman menjamin pemerintah bersifat objektif terkait urusan parpol.
Baca Selengkapnya
Gus Yahya menegaskan seluruh pengurus organisasinya tak boleh mengatasnamakan PBNU jika memberi dukungan politik.
Baca Selengkapnya
Iman mengatakan, sejarah kelahiran PKB memang lekat dengan Nahdlatul Ulama (NU).
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengatakan setuju dengan PBNU tidak boleh terlibat politik praktis seperti yang disampaikan Ketum PBNU Gus Yahya.
Baca Selengkapnya
"Polri tetap menyebut KKB,” kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz AKBO Bayu
Baca Selengkapnya
PSI akan tetap berpegang kepada UU IKN terkait perpindahan ibu kota negara.
Baca Selengkapnya
Agama harus mejadi perekat, maka tempat ibadah bukan menjadi tempat pemecah belah.
Baca Selengkapnya
Gus Yahya mengakui hubungan PBNU dan PKB memang tidak erat. Alasannya, PBNU menganggap semua kelompok sama.
Baca Selengkapnya
Hal ini bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi aparat di lapangan untuk melakukan penindakan.
Baca Selengkapnya