PKS: Kalau Jokowi gentleman, sampaikan aktor politik yang bermain
Merdeka.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo segera membuka siapa aktor yang diduga menunggangi demonstrasi ormas keagamaan 4 November lalu. Menurutnya, jika Jokowi terus menunda membuka temuannya, dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan publik.
"Kalau beliau gentleman, ksatria, sampaikanlah siapa aktor politik yang bermain itu. Kalau cuma sebut aktor itu kan umum sekali. Itu nanti dikhawatirkan timbulkan kegaduhan baru lagi," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/11).
Nasir beranggapan, Jokowi tidak mungkin menyatakan ada aktor demonstrasi tersebut tanpa data yang valid dari intelijen negara. Untuk itu, dia meminta Jokowi bertanggungjawab atas ucapannnya.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang menemui Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Dalam lawatannya ke Jakarta, Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.
-
Siapa yang Jokowi ajak ke pertandingan? Jokowi membawa dua cucunya menonton pertandingan tersebut.Berdasarkan pantauan, Jokowi tiba di lokasi pukul 19.28 WIB bersama kedua cucunya, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah.
"Sampaikan apa adanya. Presiden kan punya badan intelijen, enggak mungkin infonya enggak valid. Artinya ketika dia sampaikan informasi, dia siap bertanggung jawab, nah itu keren," tegasnya.
Meski demikian, lanjut dia, jika ucapannya tersebut terbukti tidak benar, secara tidak langsung jajaran di bawahnya menjerumuskan Jokowi.
"Sampaikan saja, sehingga publik tahu. Kalau dia sampaikan enggak bener, berarti bawahannya yang enggak bener sampaikan informasi. Jangan sampai presiden mau dijerumuskan oleh bawahan-bawahnya soal informasi itu," tandas Nasir.
Sebelumnya, setelah menggelar rapat terbatas dengan Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait aksi unjuk rasa besar-besaran yang berujung bentrokan di sejumlah tempat di ibu kota. Presiden Jokowi menyesalkan bentrokan antara polisi dan massa pendemo di depan Istana Merdeka.
"Kita menyesalkan kejadian setelah Isya, seharusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Sabtu (5/11) dini hari.
Jokowi mengatakan, ada dalang di balik bentrokan yang terjadi di depan Istana Merdeka. "Dan ini kita lihat ditunggangi aktor politik yang manfaatkan situasi," tegas Jokowi. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin mengaku belum melihat Jokowi memihak kepada salah satu pasangan calon.
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca SelengkapnyaJokowi meminta PSI tidak terburu-buru dan sementara untuk netral terlebih dahulu.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaMomen Jokowi diduga mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan terjadi saat kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai banyak drama di tahun politik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi merespons serangan negatif selama ini yang ditujukan kepadanya.
Baca Selengkapnya"Mungkin Pak Jokowi perlu datang ke Desak Anies sekali-kali, itu kan terbuka," kata Jazilul Fawaid
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaEtika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaNusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.
Baca Selengkapnya