PKS Kritik Arogansi Polisi Terhadap Rakyat, Turunkan Persepsi Publik pada Demokrasi

Merdeka.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengkritik sejumlah tindakan represif aparat kepolisian dalam mengatasi gelombang unjuk rasa tolak Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Kekerasan yang terjadi menurunkan nilai demokrasi di Indonesia.

Mardani buka suara menyusul hasil survei Indikator Politik Indonesia di mana mayoritas publik menilai kepolisian saat ini makin semena-mena menangkap warga lantaran berbeda pilihan politik dengan penguasa.

"Pemborgolan, penggunaan baju kriminal kepada para aktivis buat saya, bagaimana Dandhy Laksono, Robertus Robert, ini catatan besar. Saya pernah ditanya wartawan, ketika ada petinggi Polri intai dan awasi WA grup yang kontra Omnibus Law, saya langsung protes itu," kata Mardani saat mengikuti diskusi virtual Survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (25/10).

Menurutnya, tugas kepolisian seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), karena masalah Omnibus Law ada yang pro dan kontra adalah diskursus politik.

"Jadi, polisi tidak boleh mendukung yang pro, polisi tidak boleh mendukung yang kontra. Tugas polisi menyediakan seluruh proses agar ini tetap di koridor Kamtibnas itu catatan besar," katanya.

"Ditambah, belum lagi publik masih ingat bagaimana revisi Undang Undang KPK kemarin, yang dianggap melemahkan. Itu menjadi satu paket yang menurunkan persepsi publik terhadap demokrasi," sambungnya.

Selain itu, Mardani menilai aduan yang disampaikan sejumlah organisasi bahwa saat ini pemerintah terkesan tak sabar dan ingin terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Salah satunya UU Omnibus Law Ciptaker.

"Banyak data bagaimana negara atau pemerintah lebih tidak sabar, lebih tidak mau dialog. Sebagaimana perkataan Presiden Jokowi kalau tidak setuju ya ke Mahkamah Konstitusi. Buat saya itu bukan pernyataan yang tepat ya," tuturnya.

Survei Indikator 37,9% Setuju Aparat Semakin Semena-Mena

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei publik aparat saat ini dinilai makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politik dengan penguasa. Hal tersebut tercermin dari hasil survei lembaganya baru-baru ini.

Dalam survei itu, sebanyak 37,9 persen publik agak setuju dan 19,8 persen sangat setuju terkait hal tersebut.

"Kalau saya gabung agak setuju dan sangat setuju itu mayoritas, jadi variabel kebebasan sipil itu sepertinya belnya sudah bunyi nih, hati-hati," jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

"Karena bagaimana pun ada ekspektasi pada Presiden Joko Widodo, beliau yang lahir di era reformasi menjaga warisan paling mahal reformasi yang paling mahal yaitu demokrasi," tambah Burhanuddin.

Namun di sisi lain, 31,8 persen masyarakat kurang setuju terkait pertanyaan tersebut. Kemudian terdapat 4,7 persen memilih tak menjawab.

Survei dilakukan pada 24-30 September 2020. Menggunakan sistem wawancara telepon, alasannya, karena situasi pandemi corona. Survei menggunakan metode simple random sampling, dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak, dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.

Jumlah sampel yang dipilih secara acak melalui telepon sebanyak 5.614 data. Sedangkan, yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.200 responden. Margin of Error pada survei ini +2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.