PKS minta dibentuk atase agama di Malaysia untuk bantu TKI
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid berpandangan, Indonesia perlu memiliki atau menempatkan atase agama di beberapa negara, khususnya di Malaysia. Menurut dia, hal ini bertujuan untuk menangani beragam persoalan yang dihadapi oleh Warga Negara Indonesia (WNI).
"Saya sudah lama mengusulkan hal ini, baik kepada Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Agama. Tapi hingga kini belum juga terealisasi," kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com, Jakarta, Minggu (7/8).
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini berdialog dengan para WNI yang tinggal di Penang, Utara Malaysia, dalam rangka serap aspirasi. Hidayat menjelaskan, keberadaan atase agama, khususnya di negara yang memiliki banyak WNI, menjadi sangat penting.
-
Bagaimana PKL di bantu? Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan tidak hanya membawa dampak positif bagi pedagang dan masyarakat, tetapi juga menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih kondusif di area tersebut
-
Apa saja bidang kerja sama Indonesia-Malaysia? Dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, Malaysia merupakan partner perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan jumlah investasi ke-5 di tahun 2022 di ASEAN.
-
Bagaimana solusi yang ditawarkan? Dari depo ini sosialisasi mengolah sampah dari rumah masih belum maksimal. Di depo pun masih banyak yang membuang secara tercampur organik dan non organik,' katanyaBelakangan, sampah yang menumpuk kemudian tetap dibuang di Piyungan namun dengan skala yang amat terbatas. Pembuangan hanya dilakukan saat masa darurat, di area yang sudah disiapkan secara khusus.
-
Apa masalah kesehatan mental di Indonesia? Masalah kesehatan mental merupakan salah satu momok yang bisa sangat menakutkan.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Bagaimana KBRI membantu WNI yang mengalami masalah? 'Pertama, keberadaan para pekerja tidak terdaftar di pemerintah RI, baik di tingkat daerah maupun pusat, termasuk KBRI Phnom Penh. Apalagi jika para WNI tidak melapor. Dalam situasi ini, bagaimana pemerintah, khususnya KBRI, dapat memberikan dukungan yang optimal jika terjadi masalah?' tanya Dubes Santo.
Kata dia, agar persoalan keagamaan yang muncul dapat diselesaikan. Apalagi seperti Malaysia dan Arab Saudi juga menempatkan atase agamanya di Indonesia.
"Dalam hubungan diplomatik kita mengenal istilah resiprokal. Jika mereka menempatkan atase agama, maka kita juga bisa menempatkan atase agama di negara-negara itu," jelasnya.
Wakil Ketua MPR RI ini menambahkan, dalam dialog tersebut, peserta yang mayoritas bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Penang ini, menyampaikan beragam persoalan yang dihadapi di negeri Jiran. Selain masalah pernikahan WNI, isu pendidikan juga menjadi persoalan rumit yang dihadapi para TKI.
Hingga kini pemerintah Malaysia belum memberikan fasilitas pendidikan untuk anak-anak Indonesia, yang lahir di Malaysia. Pendirian community learning center (pusat pendidikan komunitas) juga belum diperbolehkan, khususnya di Penang.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pentingnya menghormati kebebasan beragama dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kehidupan plural di Indonesia
Baca SelengkapnyaKaesang menyinggung persoalan pendirian rumah ibadah di Tanah Air yang terkendala izin.
Baca SelengkapnyaGrace mengatakan, PSI berkomitmen memperjuangkan kemudahan mendirikan rumah ibadah.
Baca SelengkapnyaProses integrasi mengalami sejumlah kendala teknis karena pihak Malaysia masih memerlukan waktu untuk mengintegrasikan sistem internal mereka.
Baca SelengkapnyaPemerintah menilai ormas keagamaan memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi umat.
Baca SelengkapnyaKaesang menargetkan PSI bisa lolos ambang batas parlemen atau parliamentary thresshold yang ditetapkan sebesar 4 persen sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017
Baca Selengkapnya“Harapannya isu-isu ini dapat kita selesaikan yang menjadi PR besar bagi kami," kata Menteri Bintang.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, untuk menggapai cita-cita Indonesia Maju dan Unggul di tahun 2045, butuh kerja keras.
Baca SelengkapnyaMabes Polri bakal mengembangkan Atase kepolisian untuk bekerja sama dengan pekerja migran Indonesia (PMI).
Baca Selengkapnyadihasilkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Baca SelengkapnyaKUA bakal jadi pusat berbagai urusan soal agama, bukan hanya pernikahan
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia diminta proaktif mengingatkan India karena bisa mengganggu perdamaian dunia.
Baca Selengkapnya