PKS Minta Jokowi Evaluasi Penunjukan Luhut Tangani Covid di Sembilan Provinsi

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher menyoroti peningkatan kasus Covid-19. Terutama di Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Dua provinsi ini masuk dalam prioritas penanganan di bawah kendali Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Netty menilai, sejak awal penunjukan Luhut untuk menangani corona di 9 provinsi kurang tepat. Sembilan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua dan Bali.

"Saat penunjukannya September lalu, saya sudah sampaikan kritik, kenapa yang ditunjuk adalah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tidak bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan? Seharusnya yang menjadi leading sektor dalam penanganan pandemi ini Kementerian Kesehatan bukan yang lain," ujarnya lewat pesan kepada merdeka.com, Kamis (3/12).

Menurutnya, bukan hal aneh bila sekarang angka kasus Covid di Jateng dan DKI meningkat. Seharusnya, Kemenkes yang harus jadi ujung tombak.

"Karena sejak awal yang jadi ujung tombaknya bukan Kementerian yang bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan," ucap dia.

Netty menyayangkan, nyaris semua persoalan dilimpahkan kepada Luhut untuk penyelesaian. Mulai dari Plt Menhub, penanggungjawab penanganan Covid-19 di 9 Provinsi, hingga terbaru sempat ditunjuk jadi Plt Menteri KKP.

"Hal ini dapat mengundang pertanyaan publik, kenapa begitu, seolah pembantu Presiden tidak ada yang lain," ujarnya.

Netty meminta kinerja penanganan Covid-19 di 9 provinsi tersebut harus dievaluasi. Terlebih, Jateng dan DKI Jakarta menjadi penyumbang tertinggi.

"Mana janji akan segera menyelesaikan persoalan Covid-19 di 9 provinsi tersebut? Presiden seharusnya mengevaluasi penunjukan tersebut, jangan malah menyalahkan kepala daerah," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya,Pagi itu, Senin 30 November, Jokowi pimpin rapat terbatas. Di sebelah kirinya dengan jarak dua meter, hadir Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Mendampingi di sebelah kanannya, hadir Mensesneg Pratikno. Di depannya, ada Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menkes Terawan serta Menkeu Sri Mulyani.

"Ini semuanya memburuk semuanya!” ucap Jokowi kesal.

Jokowi menyampaikan data Covid-19 yang naik dan memburuk. Dia menyinggung persentase rata-rata kasus aktif yang meningkat menjadi 13,41 persen. Minggu yang lalu masih 12,78 persen.

Persentase rata-rata kesembuhan dari Covid-19 yang menurun dari 84,03 pada 23 November 2020 menjadi 83,44 persen, juga disinggung Jokowi.

Perhatian Jokowi juga tertuju pada kenaikan drastis kasus aktif pada dua dari 9 provinsi yang menjadi fokus pengendalian penyebaran virus Corona. Dua provinsi itu ialah Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang diberi tanggung jawab oleh Jokowi untuk menangani Covid-19 sejak 14 September 2020. Luhut membawahi 9 Provinsi yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua dan Bali.

Luhut bahkan telah mengundang seluruh kepala daerah di Jawa untuk rapat koordinasi. Dalam rapat itu, Luhut mengungkap, diberi waktu dua minggu untuk mengendalikan Covid-19.

"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate," kata Luhut, 15 September lalu.

Namun, penunjukan Luhut untuk menangani Covid-19 menuai kritik. Bahkan, kinerja Luhut kini menjadi sorotan karena kasus Corona justru terus meningkat.

Mengutip data Satgas Covid-19 pada 1 Desember 2020, terjadi penambahan sebanyak 5.092 kasus positif. Pasien meninggal karena Covid-19 juga bertambah, kini menembus angka 17.081. Meningkat 136 dari data kemarin yang masih 16.945 orang.

Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai, kerja Luhut belum terlihat. Dia menilai, Luhut belum berhasil tangani pandemi Corona di 9 provinsi besar.

"Fakta hingga saat ini belum berhasil," kata Dicky saat dihubungi merdeka.com, Rabu (2/12).Dicky mengatakan, seharusnya pengendalian pandemi di Indonesia dipegang oleh kementerian kesehatan. Terbukti Kemenkes berhasil meredakan penyakit dan wabah. Mulai dari TBC, malaria, flu burung.

"Harusnya menteri kesehatan, yang melead. Bahwa ada pro dan kontra terkait menkes ya itu di luar dari kondisi, siapapun karena yang bergerak, kompetensi dan skill ya itu Kemenkes dan itu sudah terbukti," kata Dicky.