PKS Minta Pemerintah Pastikan Buruh Mendapat Jaring Pengaman Sosial

Merdeka.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta pemerintah menjamin kebutuhan buruh dengan program jaring pengaman sosial yang diluncurkan di masa pendemi Covid-19. Dia juga ingin pemerintah memastikan pembagiannya merata.

"Buruh adalah penggerak ekonomi bangsa, maka semua pihak semestinya menaruh hormat dan berpihak pada kesejahteraan buruh," kata Jazuli dalam keterangannya dilansir Antara, Jumat (1/5).

Dia menyampaikan keprihatinan kepada para buruh karena Hari Buruh kali ini di tengah pandemi Covid-19. Para buruh menjadi salah satu korban terdampak paling serius dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan.

Dia menegaskan Fraksi PKS DPR berkomitmen melindungi hak-hak buruh serta memajukan kesejahteraan buruh melalui regulasi yang semakin berkeadilan dan berpihak pada buruh. Salah satunya menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Sehingga ketika muncul Omnibus Law Cipta Kerja yang pasal-pasalnya merugikan kepentingan buruh, Fraksi PKS adalah fraksi pertama yang menerima dan menyuarakan aspirasi buruh dan dengan tegas menolak pasal-pasal tersebut," ujarnya.

Jazuli menuturkan pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional menjaga hubungan industrial yang berkeadilan dan mensejahterakan buruh, karena ekonomi kita sejatinya bukan ekonomi kapitalistik. Menurut dia, Pancasila dan UUD 1945 memerintahkan kita untuk untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial.

Anggota Komisi I DPR itu mengajak pemerintah maupun DPR untuk kembali kepada esensi tersebut dalam setiap pembahasan tentang ketenagakerjaan seperti draf Omnibus Law yang ditolak luas elemen buruh.

"Jangan tempatkan buruh dan tenaga kerja kita dalam relasi industrial yang kapitalistik, pasar bebas, atas nama investasi dan pencapaian ekonomi karena hal itu menjauhi semangat perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat," tegas Jazuli.