PKS Minta Pemerintah Usut Tuntas Penyerangan Nakes di Papua
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terkait penyerangan tenaga kesehatan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, beberapa hari lalu. Dia meminta pemerintah mengusut kasus itu hingga tuntas.
"Pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik apapun. Mereka berada di daerah terpencil di pegunungan Papua untuk menjalankan misi kemanusiaan," ujar Netty, Minggu (19/9).
Menurut Netty, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah.
-
Apa tugas utama PPKA? Dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Ambang HL menjelaskan bahwa petugas PPKA memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengatur lalu lintas perjalanan kereta api di stasiun.
-
Siapa yang diprioritaskan BNPT? Pemerintah memprioritaskan penanganan penyintas bukan hanya dari aspek fisik, melainkan juga psikis dan keberlanjutan finansial.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Apa tugas Kemnaker yang harus didukung Staf Ahli? Selain berperan aktif dalam pengambilan keputusan, Staf Ahli ujar Ida Fauziyah, juga harus mampu melakukan sinergitas yang sedang digalakkan pemerintah. 'Perlu saya tekankan, saudara adalah Staf Ahli yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya. Sinergikan keahlian saudara di internal Kemnaker dan antar Kementerian yang lain,' ucapnya.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
"Perlindungan dan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk WNI di dalam negeri, tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara," katanya.
Terlebih, lanjut Netty, saat ini negara sedang berhadapan dengan Covid-19 di mana nakes yang menjadi garda terdepan. "Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapun dan terlindungi jiwanya untuk tetap menjalankan misi kemanusiaan," lanjut Netty.
Oleh karena itu, kata Netty, jika tenaga dan fasilitas kesehatan telah diserang, disiksa dan dilecehkan oleh KKB, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas para teroris pelakunya.
"Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai berulang lagi," ucapnya.
Selain itu, lanjut Netty, pemerintah harus memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban.Kata dia, korban dan keluarga perlu mendapatkan perawatan psikis untuk memulihkan luka traumatis.
"Jangan sampai insiden ini membuat nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman," tutup Netty.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaPenggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.
Baca SelengkapnyaKKB terus menebar teror. Termasuk pilot Susi Air yang disandera masih mereka tawan. Penyanderaan sudah dilakukan hampir lima bulan.
Baca SelengkapnyaBupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit akhirnya buka suara terkait pemecatan ratusan nakes.
Baca SelengkapnyaBuntut kejadian itu, belasan prajurit dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya jalani pemeriksaan internal
Baca SelengkapnyaDalam lawatannya ke Tanah Papua, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan mengutamakan pendekatan lembut
Baca SelengkapnyaTNI ingin tanah Papua damai dan warganya sejahtera
Baca SelengkapnyaTanggal 1 Desember kerap diperingati sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM)
Baca SelengkapnyaTerkait pernyataan Panglima TNI tersebut, nampaknya dinilai bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan memperpanjang konflik di Papua.
Baca SelengkapnyaPilot Susi Air, Kapten Philips Mertens, sudah disandera KKB sejak Februari 2023 silam.
Baca SelengkapnyaDalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.
Baca SelengkapnyaAmnesty mengecam perlakuan tidak manusiawi diduga dilakukan prajurit TNI terhadap warga Papua tersebut.
Baca Selengkapnya