Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS Minta Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Transparan dan Akuntabel

PKS Minta Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Transparan dan Akuntabel Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mendorong penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah transparan dan akuntabel. PKS mendorong setiap proses pemerintahan dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang sah berlaku.

"Prinsipnya PKS mendorong setiap proses pemerintahan dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang sah berlaku serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif," katanya lewat pesan tertulis, Kamis (6/1).

Menurutnya, proses pengisian pejabat kepala daerah pengganti di tahun 2022 dan 2023 mendatang sudah menjadi PKS sejak awal. Saat itu, PKS mendorong opsi pilkada tetap berlangsung di 2022 dan 2023.

"Atau opsi perpanjangan masa jabatan terbatas kepala daerah definitif sampai setelah pemilu 2024," ucapnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?

Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.

Baca Selengkapnya
DPR dan KPU Rapat Bahas Antisipasi Bila Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024
DPR dan KPU Rapat Bahas Antisipasi Bila Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Janji Cak Imin ke Prabowo: Kepala Daerah dari PKB Siap Tegak Lurus dengan Pemerintahan Baru
Janji Cak Imin ke Prabowo: Kepala Daerah dari PKB Siap Tegak Lurus dengan Pemerintahan Baru

Cak Imin Sampaikan ke Prabowo, Kepala Daerah dari PKB Siap Tegak Lurus dengan Kepemimpinan Baru

Baca Selengkapnya
PKB Usulkan Ida Fauziyah dan Hasbiallah Ilyas Maju Pilgub DKI Jakarta
PKB Usulkan Ida Fauziyah dan Hasbiallah Ilyas Maju Pilgub DKI Jakarta

Dua nama itulah yang akan mewarnai Pilgub DKI Jakarta dari fraksi PKB

Baca Selengkapnya
PKB Tetap Usung Gerakan Perubahan pada Pilkada DKI 2024: Akan Ada Kejutan
PKB Tetap Usung Gerakan Perubahan pada Pilkada DKI 2024: Akan Ada Kejutan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan sikap secara resmi ihwal Pilkada 2024. Meski begitu, PKB telah menyiapkan sejumlah fi

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
PKB Tancap Gas, Mulai Jaring Calon Kepala Daerah di Sulsel untuk Pilkada 2024
PKB Tancap Gas, Mulai Jaring Calon Kepala Daerah di Sulsel untuk Pilkada 2024

PKB membentuk tim petunjuk teknis penjaringan calon kepala daerah di Sulsel.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
PKB Bakal Umumkan Cagub Pilkada Jakarta Pada 23 Agustus 2024, Anies Hanya Usulan
PKB Bakal Umumkan Cagub Pilkada Jakarta Pada 23 Agustus 2024, Anies Hanya Usulan

Pengumuman itu diadakan sebelum Muktamar PKB yang berlangsung pada 23-24 Agustus 2024 di Bali.

Baca Selengkapnya
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu

elain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.

Baca Selengkapnya
Dapat Gaji Hingga Rp900.000 per Bulan, Ini Jadwal dan Masa Kerja Petugas KPPS Pilkada 2024
Dapat Gaji Hingga Rp900.000 per Bulan, Ini Jadwal dan Masa Kerja Petugas KPPS Pilkada 2024

Kenaikan insentif ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan kinerja petugas KPU dalam menyukseskan pilkada mendatang.

Baca Selengkapnya