PKS minta video anak-anak serukan 2019 ganti Presiden tak disikapi negatif
Merdeka.com - Video anak-anak mengenakan seragam mirip Pramuka menyerukan 2019 ganti presiden viral di media sosial. Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhud Aliyudin, menilai hal tersebut karena tagar 2019 ganti presiden sudah eksis di masyarakat.
"Tagar #2019GantiPresiden itu sudah menyebar ke semua lapisan masyarakat. Jadi jangan selalu semua hal disikapi negatif," kata Suhud kepada merdeka.com, Rabu (17/10).
Suhud menyarankan, para pihak menanggapi kejadian itu dengan proporsional. Sebab, saat ini era keterbukaan dan setiap orang dari semua level usia bisa mengakses info darimana saja dan tanpa kenal waktu. Yang terpenting, kata dia, ada proses pendidikan dengan cara penyikapan yang tidak berlebihan.
-
Bagaimana PKD membantu Pilkada 2024? PKD atau Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa merupakan salah satu bagian dari badan adhoc yang akan membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
-
Mengapa Kemenkominfo mendorong pendekatan inklusif? 'Kita mengusulkan agar bagaimana digital divide bisa dihilangkan dengan mengedepankan inklusivitas dari semua negara yang mengembangkan AI,' tutur Wamenkominfo Nezar Patria dalam Ministerial Session Regional Approach to Advance Ethical Governance of Artificial Intelligence, di Brdo Congress Centre, Slovenia, Senin (5/2).
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
-
Kenapa Said Abdullah mengajak kader PDI Perjuangan untuk menjaga suasana menjelang hari H pilkada? 'Kepada semua kader PDI Perjuangan Jawa Timur, khususnya para calon kepala dan wakil kepala daerah yang di usung oleh PDI Perjuangan untuk senantiasa mengedepankan dan penghormatan terhadap peraturan dan perundang undangan dalam menghadapi seluruh dinamika pilkada, seperti keteladanan yang dicontohkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri yang senantiasa patuh dan menjunjung tinggi hukum,' imbuh Said.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Makanya pemerintah jangan baper-an. Positif thinking saja bahwa anak anak itu sudah melek politik, tinggal diberi arahan yang benar," ucapnya.
"Justru yang harus dipersoalkan kampanye yang dilakukan menteri melibatkan orang asing saat pertemuan IMF dan WB, yang kini sedang dipersoalkan banyak pihak," sambung Suhud.
Kemarin, Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka Indonesia, Budi Waseso, memastikan anak-anak terekam dalam video itu bukan dari pihak Pramuka Indonesia.
Dia memastikan hal itu berdasarkan hasil pendalaman dengan tim Kwarnas dan Kwarda. Menurutnya, Pramuka tidak pernah melakukan kegiatan politik.
"Saya perlu menyikapi ini karena Pramuka tidak berpolitik. Dan Pramuka bukan kekuatan politik atau partai ya," tegas Waseso di gedung Kwarnas, Gambir, Selasa (16/10).
"Supaya paham. Jangan sampai nanti Pramuka diseret-seret soal kepentingan-kepentingan yang sebenarnya bukan pramuka," sambung mantan Kepala BNN itu.
Salah satu yang paling identik memastikan anak-anak itu bukan anggota Pramuka, terlihat pada seragam yang mereka kenakan. Meski mirip di seragam tidak ada lambang-lambang kemahiran seperti seragam pada umumnya.
"Juga tidak ada badge (lencana) Kwarda ya, tidak ada wilayah kwarda. Ini yang harus kita pahami. Terus nomor induk juga tidak pakai, tidak ada," ungkapnya.
Selain itu, kata Waseso, anak-anak di video tersebut juga tidak penutup kepala sebagaimana mestinya ketika ada kegiatan pramuka. Kemudian, logo boy scout pada seragam juga tidak ditemukan.
"Maka kalau kita lihat dari itu keseluruhannya, mereka memang bukan pramuka. Hanya seragamnya yang digunakan mirip seragam pramuka. Jadi sekali lagi dari hal ini perlu saya luruskan," tegas Waseso.
Atas klarifikasi ini, Waseso berharap tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan nama Pramuka untuk kepentingan tertentu. Dia juga mengimbau agar Pramuka tidak melakukan kegiatan berbau politik. Terkait asal usul video itu sendiri, dia menyerahkan ke pihak terkait untuk mendalami.
"Mungkin juga ada lembaga, institusi lain yang punya kepentingan atau membidangi masalah itu. Saya serahkan saja, saya sesuai dengan ranah dan kewenangan saya," katanya.
"Kalau dia mengatasnamakan pramuka, baru saya melakukan langkah-langkah tindakan hukum," ujar Waseso mengakhiri pernyataannya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anak muda harus mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya.
Baca SelengkapnyaPenyuluhan literasi ini mengedukasi siswa mengenai, bagaimana memilah konten media
Baca SelengkapnyaNiatan PSI melakukan gugatanagar anak muda dapat aktif dalam dunia politik.
Baca SelengkapnyaKPAI mencatat terdapat 15 pelanggaran hak anak pada pemilu-pemilu sebelum 2024.
Baca SelengkapnyaKapolres Siak AKBP Asep Sujarwadi mengingatkan kepada pemilih pemula untuk tidak terpengaruh informasi hoaks
Baca SelengkapnyaPutusan MK menentikan apakah anak mudah memiliki kesempatan untuk berkiprah menjadi pemimpin atau tidak.
Baca SelengkapnyaBahkan, banyak negara di dunia yang mengalami kekacauan karena tidak bisa menyaring konten hoaks di dunia digital.
Baca SelengkapnyaDemi meningkatkan kualitas dan kuantitas pemilu 2024, diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat yang rasional, mandiri, dan berdaulat.
Baca SelengkapnyaAndrian juga menyampaikan pentingnya keikutsertaan pemilih pemula di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaUU Pemilu yang mengatur batas usia Capres Cawapres didugat ke MK
Baca Selengkapnya60 persen segmen generasi muda dari jumlah penduduk Indonesia yang berusia 18 sampai 40 tahun.
Baca SelengkapnyaSaid Aqil mendoakan agar Indonesia selalu dalam keadaan aman, tentram, dan damai.
Baca Selengkapnya