Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS Nilai FIFA Diskriminatif Batalkan Indonesia jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

PKS Nilai FIFA Diskriminatif Batalkan Indonesia jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. ©2019 Liputan6.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) kecewa FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia untuk Piala Dunia U-20 tahun 2023. Dia menilai FIFA telah bertindak diskriminatif terhadap Indonesia.

“Ya saya sangat kecewa ya FIFA membuat keputusan yang cepat itu. Padahal ketum PSSI sudah ke sana untuk lobi apa yang jadi concern Indonesia,” kata pria yang akrab disapa HNW itu kepada wartawan, dikutip Jumat (31/2).

“Harusnya FIFA berlaku tak diskriminatif. Artinya FIFA betul-betul sportif dan adil. Karena keputusan FIFA tadi malam itu jelas diskriminatif,” sambungnya.

Orang lain juga bertanya?

HNW mengatakan FIFA sama sekali tidak mengakomodasi kekhasan konstitusi yang dimiliki Indonesia. Konstitusi Indonesia menyatakan tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan menjunjung tinggi kemerdekaan Palestina.

“Tak akomodasi kekhasan Indonesia atau apa yang menjadi rujukan di Indonesia. Karena dia sudah tahu sebelum menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah, Indonesia ada konstitusi. Ketika FIFA tetap menunjuk Indonesia, harusnya punya ancang-ancang itu,” kata dia.

Di sisi lain, HNW menyinggung ada beda perlakuan yang dilakukan FIFA terhadap Indonesia dan negara Qatar. FIFA justru memperbolehkan negara Qatar sebagai tuan rumah melarang kampanye dan atribut Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) digunakan saat gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar.

“Kekhasan Qatar soal penolakan LGBT itu mereka (FIFA) terima kok. Ketika Qatar diterima, Indonesia harusnya diterima juga dong. Ketika FIFA bilang enggak diskriminatif, tapi malah diskriminatif,” ujar dia.

Selain itu, HNW juga menilai FIFA mampu memberi sanksi melarang tim nasional sepak bola Rusia untuk bertanding di Piala Dunia 2022 lantaran negara itu tengah menginvasi Ukraina. Tapi di sisi lain, dia menyebut FIFA tak mampu bersikap tegas kepada Israel yang menjajah Palestina jauh sebelum adanya invasi Rusia ke Ukraina.

“Saya sesalkan FIFA terburu-buru dan ini merugikan Indonesia,” imbuh dia.

PKS sebelumnya telah menyatakan sikap menolak kehadiran tim nasional Israel untuk bertanding di Piala Dunia U-20 yang digelar di Indonesia.

Kabar pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 sudah mulai ramai terdengar sejak FIFA membatalkan acara drawing di Bali. Pembatalan drawing di Bali dikaitkan dengan gencarnya penolakan kehadiran Israel di Piala Dunia U-20 oleh beberapa pihak termasuk I Wayan Koster dan Ganjar Pranowo.

Erick Thohir sempat berangkat bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino untuk melakukan pembicaraan terkait polemik ini. Namun FIFA tetap pada keputusannya mencopot status tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 dari tangan Indonesia.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Alasan Hakim Saldi Isra Tolak Gugatan PSI soal Usia Capres-Cawapres: Pelanggaran Moral & Diskriminasi
Alasan Hakim Saldi Isra Tolak Gugatan PSI soal Usia Capres-Cawapres: Pelanggaran Moral & Diskriminasi

Menurut Saldi, MK tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden karena berpotensi menimbulkan dinamika di kemudian hari

Baca Selengkapnya
VIDEO: PKS Balas Jawaban Jokowi Soal IKN Sudah Jadi UU: Konstitusi Saja Bisa Diubah!
VIDEO: PKS Balas Jawaban Jokowi Soal IKN Sudah Jadi UU: Konstitusi Saja Bisa Diubah!

Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, menegaskan meski IKN telah menjadi undang-undang tetap sah apabila diubah

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden

Salah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.

Baca Selengkapnya
Iluni FH UI Tolak RUU Pilkada Anulir Putusan MK: Pembegalan Demokrasi Nyata Dipertontonkan
Iluni FH UI Tolak RUU Pilkada Anulir Putusan MK: Pembegalan Demokrasi Nyata Dipertontonkan

Revisi ini dinilai sebagai praktik pembegalan demokrasi yang secara nyata dipertontonkan kepada publik.

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras PDIP Usai MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Singgung Indonesia Masuk Kegelapan Demokrasi
Reaksi Keras PDIP Usai MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Singgung Indonesia Masuk Kegelapan Demokrasi

PDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pertimbangan MK Tolak Gugatan PSI Minta Batas Usia Capres-Cawapres 35 Tahun
VIDEO: Pertimbangan MK Tolak Gugatan PSI Minta Batas Usia Capres-Cawapres 35 Tahun

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden

Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Senyum Lebar Sekjen PDIP Hasto Saat Dengar MK Ubah Aturan Pilkada
Senyum Lebar Sekjen PDIP Hasto Saat Dengar MK Ubah Aturan Pilkada

Sekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.

Baca Selengkapnya
MK Diminta Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
MK Diminta Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Gugatan batas usia capres cawapres dilayangkan PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Singgung Sumpah Presiden, Megawati Sebut Penentang Putusan MK Bukan Orang Indonesia
Singgung Sumpah Presiden, Megawati Sebut Penentang Putusan MK Bukan Orang Indonesia

Megawati mengatakan, seharusnya putusan MK tidak dipertentangkan.

Baca Selengkapnya
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

Baca Selengkapnya
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK

Gerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.

Baca Selengkapnya