PKS Nilai Larangan Mudik Terlambat, Ribuan Warga Jabodetabek sudah Pulang Kampung

Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta mengkritik Presiden Joko Widodo yang dinilai agak terlambat menetapkan kebijakan pelarangan mudik di tengah pandemi Covid-19. Sebab, sudah ada warga yang melakukan mudik sebelum kebijakan itu dikeluarkan.

"Saya heran kenapa baru hari ini soal larangan mudik ada keputusan. Sudah agak terlambat, tapi lebih baik daripada sangat terlambat, karena berdasar data dari Kementerian Perhubungan sudah ada sekitar 900 ribuan warga Jabodetabek yang terlanjur mudik duluan," kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (22/4).

Menurutnya, potensi penyebaran virus corona ke daerah sudah terjadi dengan adanya mudik lebih awal. Sukamta menilai pemerintah harusnya mengambil keputusan yang lebih tegas sejak awal.

"Kita sudah tahu pola penyebaran Covid 19, baik transmisi import maupun lokal. Pemerintah juga sudah mendapatkan masukan dari berbagai sumber, salah satunya dari lembaga intelijen negara, BIN, yang memprediksikan puncak penyebaran diawali Mei dengan jumlah kasus 95 ribu positif Covid-19 sampai Juli yang mencapai kasus positif sebanyak 106 ribu," kata Anggota Komisi I DPR ini.

Sukamta menuturkan, gelombang penyebaran virus pertama akibat arus mudik sudah terjadi. Dia mengatakan, sudah ada penularan orang mudik yang tanpa gejala tanpa sadar menyebarkan virus di kampung halamannya.

"Kasus itu terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Seharusnya pemerintah sejak awal lebih tanggap dengan prediksi-prediksi ini," ucapnya.

Mengutip data Kemenhub, Sukamta mengatakan masih ada potensi ancaman penyebaran dari 1,3 juta warga yang akan mudik. Potensi menyebar ke setiap di daerah mencapai, Jawa Barat 13%, Jawa Tengah-DIY 41%, Jawa Timur 20%, Sumatera Selatan dan Lampung 8%. Dia berharap, terdapat pencegahan 1,3 juta calon pemudik itu.

"Jumlah 1.3 juta ini bisa menjadi ancaman munculnya daerah episentrum baru penyebaran Covid-19, apalagi masih banyak yang berpotensi akan mudik ke daerah-daerah yang sudah didatangi oleh 900 ribu orang yang curi start mudik tadi," kata dia.

Sukamta mengingatkan, arus balik nanti juga kemungkinan terjadi kasus penularan baru. Begitu juga kedatangan mahasiswa ke kota besar untuk masuk kuliah tahun ajaran baru berpotensi menjadi gelombang berikutnya.

"Saya berharap Pemerintah pusat punya ketegasan, decisive terhadap larangan mudik ini, sampai pandemi selesai. Masalah ikutan bagi yang tidak bisa pulang kampung, atau bagi kalangan dunia usaha moda transportasi umum yang terdampak kebijakan, tolong dikoordinasikan antara pemerintah pusat dengan daerah. Tentu larangan ini perlu diikuti dengan kebijakan pengaturan lalu lintas kendaraan umum. Selama semua mode kendaraan umum masih jalan, maka larangan mudik tidak akan berlaku efektif," tutup Sukamta.