PKS Nilai Peleburan Kemenristek Ganggu Penelitian Vaksin Merah Putih

Merdeka.com - Ketua Tim COVID-19 PKS I Netty Prasetiyani Aher menyoroti digabungnya Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut Netty, penggabungan dua kementerian ini akan berdampak terhadap penelitian vaksin merah putih.

"Berpotensi mengganggu jalannya penelitian vaksin Merah Putih karena vaksin yang digerakkan oleh enam lembaga itu berada di bawah koordinasi Kemenristek. Kita juga akan kehilangan kementerian yang memiliki fungsi untuk memetakan kebijakan serta strategi dalam bidang riset dan teknologi. Komitmen pemerintah perlu dipertanyakan. Sebenarnya Pemerintah mendukung inovasi dan riset untuk kemajuan bangsa atau tidak?" Kata Netty dalam keterangan, Kamis (15/04).

Anggota Komisi IX DPR Itu menyebut minimnya dukungan negara terhadap riset dalam negeri terlihat jelas dari minimnya anggaran Kemenristek/BRIN.

“Kalau anggarannya kecil begini kita mau riset apa? Bahkan alokasi anggaran belanja riset kita tidak sampai satu persen dari PDB. Beda jauh dengan negara-negara luar yang memiliki komitmen tinggi untuk investasi dalam riset. Misal Korsel dan Jepang, dana riset mereka tiga sampai dengan empat persen,” tambahnya.

Dia mengatakan terhambatnya penelitian vaksin merah putih pasca penggabungan terlihat dari belum jelasnya kebijakan pemerintah terhadap enam lembaga penggerak vaksin merah putih. Enam lembaga tersebut di antaranya Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga.

"Hal itu juga yang disampaikan oleh Prof. Amin Subandrio, Kepala LBM Eijkman, yang mengaku belum punya gambaran sama sekali seperti apa kebijakan pemerintah terhadap vaksin merah putih,” tegasnya.

Oleh sebab itu, dia berharap penggabungan dua kementerian tersebut sama sekali tidak mengganggu proses pengembangan vaksin merah putih.

“Kita harus belajar dari pengalaman, seperti saat Pemerintah India melakukan embargo vaksin. Kejadian itu kemudian membuat kita kelimpungan dan menggangu proses vaksinasi yang sedang berjalan, padahal pemerintah sudah mulai melakukan Pembelajaran Tatap Muka. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk terus mendukung dan mengupayakan hadirnya vaksin karya anak bangsa" tandasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat