PKS: Ridwan Kamil Jangan Cengeng Lempar Tanggung Jawab ke Mahfud MD
Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta keadilan atas hukum yang terjadi dalam kasus kerumunan pentolan FPI Habib Rizieq Syihab. Dia ‘menunjuk hidung’ Menko Polhukam Mahfud MD, yang harusnya ikut bertanggung jawab dalam kasus kerumunan tersebut.
Terkait polemik ini, anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil mengkritik Ridwan Kamil. Nasir menilai, Ridwan Kamil belum siap memikul tanggung jawab.
"Jangan cengeng. Masing-masing sudah punya tanggung jawab sesuai aturan perundangan," kata Nasir kepada wartawan, Kamis (17/12).
-
Apa yang diserahkan kepada Ridwan Kamil? Hari ini Bang Eki mewakili kawasan dewan adat dari Bamus Betawi menyerahkan satu dokumen rekomendasi tentang bagaimana pelestarian budaya Betawi di Jakarta yang baru, Jakarta yang naik kelas menjadi kota global,' kata RK.
-
Siapa yang bertanggung jawab? Faktor kelalaian petugas menjadi penyebab utama terjadinya tragedi ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antara petugas stasiun dan masinis, yang menyebabkan ketidakpahaman mengenai posisi kereta.
-
Siapa yang memimpin refleksi Kemenkumham? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut refleksi merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
-
Bagaimana Ridwan Kamil menyelesaikan masalah penolakan? Meski sempat diwarnai keributan, acara penyerahan rekomendasi berupa dokumen yang diberikan Ketua Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung kepada RK tetap berlangsung. RK pun berdiskusi dengan masyarakat setempat hingga acara itu selesai.
-
Kenapa Ridwan Kamil ingin memberikan anggaran ke RW? RK mengaku gagasannya itu juga pernah diterapkan saat dirinya didapuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Progamnya itu diklaimnya bahkan membuat antusias warga Jabar kala itu. Di satu sisi, usulannya tersebut agar warga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian di wilayahnya masing-masing.
-
Siapa yang pimpin Kemenkumham? Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Upacara Wisuda bagi Pegawai Kemenkumham yang memasuki masa Purnabakti. Upacara Wisuda ini merupakan penghargaan atas prestasi kinerja dan darmabakti para Pegawai selama mengabdi di Kementerian yang saat ini dinahkodai oleh Yasonna Laoly.
"Melemparkan tanggung jawab ke Menko Polhukam soal kerumunan menunjukkan bahwa RK belum siap memikul tanggung jawab," imbuhnya.
Selain itu, Nasir juga mengkritisi hubungan antara pusat dan daerah dari polemik ini. Menurut politikus PKS ini, pusat dan daerah seakan tidak saling koordinasi.
"Melemparkan tanggung jawab ke Menko Polhukam sama saja memperlihatkan bahwa tidak koordinasi antara pusat dan daerah," ucapnya.
Kekesalan Ridwan Kamil
Sebelumnya, Ridwan Kamil selesai menjalani pemeriksaan di Direktorat Reskrimum Polda Jabar terkait kasus kerumunan Rizieq Syihab di Megamendung, Jawa Barat.
Usai diperiksa, RK menyampaikan bahwa Menko Polhukam juga harus bertanggungjawab atas kasus tersebut.
"Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud MD, di mana penjemputan HRS ini diizinkan asal tertib dan damai. Jadi, beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya," kata Kang Emil.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Kholid hal itu hanya sebuah ekspresi sebagian warga yang belum mengenal Ridwan Kamil secara langsung
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil berzirah ke Makam Pangeran Jayakarta, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (7/10).
Baca SelengkapnyaAhok ingin agar RT/RW ke depannya bisa mengikuti konsepnya sewaktu dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan pemimpin adalah pengambil keputusan sehingga penting memiliki penasihat.
Baca SelengkapnyaKoalisi Indonesia Maju (KIM) Plus resmi mengusung Ridwan Kamil-Suswono sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaKang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil (RK), merespons Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang menyebut debat cagub-cawagub Jakarta masih terlalu normatif.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil jawab tantangan PDIP soal lawan kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil beri klarifikasi usai ramai dikritik netizen setelah cuitan lamanya di platform media sosial X kembali viral.
Baca SelengkapnyaPutusan itu membawa angin segar untuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan untuk mengusung calon gubernur sendiri.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengungkapkan ada pesan presiden terpilih, Prabowo Subianto tentang majunya ia di Pilkada DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil tidak mempermasalahkan lawan yang akan dia hadapi.
Baca Selengkapnya