Follow
PKS sebut Jokowi buang-buang waktu bikin tim independen
Merdeka.com - Politikus PKS Nasir Jamil mengatakan, tim independen yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo tidak perlu dibentuk secara formal. Mengingat, Presiden memiliki Wantimpres dan Staf Presiden untuk membantunya memberikan masukan dalam mengambil keputusan.
"Tim independen tidak perlu diformalkan. Sebab Presiden punya Wantimpres, punya staf presiden," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPR RI itu menyebut Presiden Joko Widodo membuang waktu dengan membentuk tim independen. Seharusnya keberadaan Wantimpres dan Staf Kepresidenan dioptimalkan.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Siapa anggota Paspampres yang terlibat? Dimana dari ketiga tersangka yang ditetapkan hanya ada Praka RM yang merupakan anggota Paspampres.
-
Bagaimana Paspampres menjalankan tugasnya? Tugas Paspampres ini tidak hanya dilakukan untuk perlindungan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, namun juga kepada Tamu Negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan beserta keluarganya.
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Apa tugas Kemnaker yang harus didukung Staf Ahli? Selain berperan aktif dalam pengambilan keputusan, Staf Ahli ujar Ida Fauziyah, juga harus mampu melakukan sinergitas yang sedang digalakkan pemerintah. 'Perlu saya tekankan, saudara adalah Staf Ahli yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya. Sinergikan keahlian saudara di internal Kemnaker dan antar Kementerian yang lain,' ucapnya.
"Menurut saya Presiden buang-buang waktu. Terlebih banyak yang ragu dengan indepedensi tim itu. Jadi lebih baik Presiden lebih mendengarkan Wantimpres dan Staf Presiden," katanya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah membentuk tim independen yang terdiri dari 7 orang, yakni Oegroseno, Jimly Asshiddiqie, Tumpak Hatorangan Panggabean, Bambang Widodo Umar, Hikmahanto Juwana, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Ahmad Syafii Maarif. Tim tersebut diminta memberikan kajian terkait penyelesaian kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin menegaskan Presiden Jokowi tidak pernah menyibukkan diri.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) periode 2019-2028.
Baca Selengkapnya
Tuduhan itu, diantaranya skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.
Baca Selengkapnya
Ketua sementara Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Puan menegaskan Jokowi bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi.
Baca Selengkapnya
Kurnia berharap, apa yang menimpa KPK di era Firli Bahuri tidak terulang.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca Selengkapnya
Usai pelantikan ini, tak sedikit publik bertanya soal perbedaan Penasihat Khusus Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca Selengkapnya
Jokowi dikabarkan memberikan tim khusus untuk mengkaji kepengurusan PDIP.
Baca Selengkapnya
PDIP Tak Undang Jokowi & Ma'ruf Amin di Rakernas V
Baca Selengkapnya
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membantah terkait kabar adanya pertemuan dengan Jokowi.
Baca Selengkapnya
PDIP tidak akan mengundang Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.
Baca Selengkapnya