PKS Soal PNS Bakal Tambahan Libur: Pemerintah Cerdas Sedikit Kenapa
Merdeka.com - Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mendapat libur saat hari kerja. Kemungkinan besar libur tambahan akan jatuh pada hari Jumat. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut kebijakan pemerintah itu tidak cerdas dan tidak bijak bagi pelayanan masyarakat.
"Usul saya pemerintah cerdas sedikit kenapa, jangan lontarkan yang seperti ini yang tidak jelas begitu. Kemarin ada (wacana) PNS bisa kerja di rumah, ramai lagi, ini libur lagi," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (4/12).
Mardani mempertanyakan siapa yang akan melayani masyarakat apabila hari kerja justru dipotong untuk libur PNS. "Nanti yang kerja siapa?," katanya.
-
Apa yang perlu ditunggu oleh PNS terkait libur? Oleh karena itu, PNS masih perlu menunggu keputusan dari presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Kenapa PNS harus menunggu keputusan Presiden untuk cuti bersama? Ketentuan mengenai cuti bersama akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan dan manajemen ASN.
-
Kenapa ada wacana libur 1 bulan? Wacana libur satu bulan selama bulan Ramadan menjadi perbincangan masyarakat melalui media sosial.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Apa tujuan aturan baru tata cara kerja PNS? Penyesuaian tata cara kerja ini bertujuan meningkatkan produktivitas ASN dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
-
Kenapa Kemenpan-RB perketat tes CPNS kedinasan? Hal itu untuk mencegah adanya joki CPNS beraksi.
Menurutnya, wacana libur tambahan ini sama saja dengan wacana pemangkasan eselon, yakni tidak produktif.
"Ini sama seperti lontaran isu pemangkasan eselon 3 dan 4, sama dengan lontaran-lontaran yang tidak produktif dalam memahami reformasi birokrasi," katanya.
"Buat saya puzzle-puzzle ini jangan dilontarkan satu per satu, buat grand desain misal 10 tahun lagi kita akan buat seperti ini," katanya.
PKS Anggap Lebih Penting Pangkas Kementerian
Saat ini Menurutnya yang lebih penting justru pemangkasan jumlah Kementerian, bukan malah penambahan wamen dan hari libur.
"Yang paling penting kalau mau itu pemangkasan jumlah kementerian, 14-15 saja. Perdagangan gabung dengan Kemenlu, sehingga miskin struktur kaya fungsi kayak Selandia Baru. Sekarang menteri 34, tambah wamen, habis itu mau libur Jumat yang mau kerja siapa? Ini bukan pendidikan publik yang baik buat masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, PNS akan mendapat libur saat hari kerja disebut merupakan salah satu konsep penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) yang sedang disiapkan.
Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo Martowiyoto mengatakan, beberapa konsep FWA pada PNS adalah flexi working time atau waktu kerja PNS yang fleksibel dan flexible working space atau PNS lebih fleksibel dalam memilih tempat kerja.
"Jadi uji coba FWA adalah flexible working time. Jadi bisa jadi umpamanya kalau biasanya kerjanya jam 7 ada yang 8.30, ada mungkin jam masuk jam pulangnya beda," kata Waluyo di Kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Jakarta, Selasa (3/12).
Menurut Waluyo, salah satu pilihan untuk menerapkan konsep FWA adalah waktu libur PNS yang lebih banyak, di luar libur Sabtu Minggu. Namun, untuk mendapatkan libur tersebut harus memadatkan waktu kerja.
"Sehingga mungkin setiap hari Jumat ganjil atau genap bisa libur, begitu kan. ini yang mengenai compress work," tuturnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika sistem tersebut diterapkan tentu sangat tidak adil bagi PNS yang bekerja keras dengan yang tidak bekerja.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah membahas tidak adanya pemberhentian massal bagi para tenaga non-ASN. Untuk itu, pemerintah mencanangkan PPPK Part Time.
Baca SelengkapnyaUtamanya bagi PNS yang sudah berumur karena merasa sudah nyaman dengan kondisi sekarang.
Baca SelengkapnyaSistem gaji tunggal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang direncanakan oleh pemerintah akan membebankan APBN.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap, kenaikan gaji para PNS maupun TNI/Polri ini diiringi dengan peningkatan kinerja.
Baca SelengkapnyaCuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS.
Baca SelengkapnyaKementerian PANRB tengah menyusun skema pensiunan di dalam Revisi Undang-Undang (RUU) ASN Nomor 5 Tahun 2014.
Baca SelengkapnyaTak hanya ke PNS, pemerintah diminta untuk menaruh perhatian yang sama terhadap pekerja swasta hingga pelaku UMKM.
Baca SelengkapnyaAzwar Anas menegaskan, libur Pemilu akan berada di luar 27 hari yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi, total libur pada tahun 2024 bisa berjumlah 29 hari.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca SelengkapnyaBelanja kementerian/lembaga (K/L) sudah mencapai Rp417,2 triliun di semester I-2023. Angka ini naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 393,8 triliun.
Baca SelengkapnyaJumlah tenaga honorer di pemerintahan yang saat ini ada sekitar 1,7 juta orang bakal terus menyusut seiring berjalannya rekrutmen PPPK.
Baca Selengkapnya