PKS: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Lucu dan Tak Terkait Kompetensi ASN
Merdeka.com - Anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyoroti pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Tes tersebut sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan radikalisme, FPI LGBT, kemudian mencakup hal-hal seperti nikah dan doa qunut disebut masuk dalam daftar tes wawasan kebangsaan itu.
Mardani menganggap pertanyaan dalam tes kebangsaan tersebut lucu. Kemudian, tidak berkaitan dengan kompetensi seleksi ASN.
-
Apa yang dipertanyakan dalam ujian CPNS? Salah satu pertanyaan yang viral tersebut berkaitan dengan karakter Doraemon.
-
Siapa yang ditanya soal bagi bansos? Daniel menyoroti Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut membagikan bantuan sosial. Sementera, peran Memsos Risma justru minimalis.
-
Kenapa Kemenpan-RB perketat tes CPNS kedinasan? Hal itu untuk mencegah adanya joki CPNS beraksi.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Kenapa BBNKB diperlukan? Proses administrasi ini sangat penting terlebih berkaitan dengan pemindahtanganan kendaraan bermotor dari pemilik sebelumnya ke pemilik yang baru.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
"Ini pertanyaan yang lucu dan tidak berkaitan dengan kompetensi ASN," katanya lewat pesan singkat, Rabu (5/4).
Mardani ingin pertanyaan tes kebangsaan itu dijelaskan ke publik. Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga mesti memberi penjelasan.
"Ini mesti dibuka ke publik dan diinvestigasi. BKN perlu memberi penjelasan terkait hal ini," ucapnya.
Mardani menuturkan, semua pihak mesti menjaga koridor dan kualitas proses perekrutan ASN secara profesional. Bukannya parsial apalagi upaya memarginalkan kelompok tertentu.
"Ini bencana jika benar terjadi. Mesti diinvestigasi," kata dia.
Salah satu penyidik yang dikabarkan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan adalah Novel Baswedan. Mardani enggan menanggapi lebih jauh apakah Novel memang sengaja ingin disingkirkan. Dia bilang, mantan polisi itu selama ini sudah membuktikan kemampuannya di KPK.
"Novel adalah salah satu penyidik yang sudah membuktikan kemampuannya selama ini," pungkasnya.
Seperti diketahui, puluhan karyawan KPK termasuk penyidik senior Novel Baswedan dikabarkan tidak lulus dalam uji wawasan kebangsaan tersebut. Banyak pihak menduga hal ini menjadi bagian dari upaya pelemahan KPK.
Namun KPK menegaskan, hasil tes uji kebangsaan belum dibuka. KPK berjanji dalam waktu dekat akan mengumumkan siapa yang lolos dan tidak.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Novel Baswedan membongkar pelemahan di KPK saat ini dilakukan lewat pegawainya yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca SelengkapnyaJohan Budi mengaku ingin mengembalikan marwah KPK.
Baca SelengkapnyaNaskah soal yang diserahkan meliputi seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara bagi PPPK serta seleksi kompetensi dasar bagi CPNS.
Baca SelengkapnyaPKB menyatakan siapapun bakal calon kepala daerah dari PKB perlu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK) Bacakada, tak terkecuali Anies.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, korupsi lebih dari sekadar pelanggaran hukum.
Baca SelengkapnyaKPK mendorong pelaksanaan wawancara Capim dan Dewas KPK dapat dilakukan dengan terbuka dan dapat disaksikan masyarakat melalui siaran langsung/streaming.
Baca SelengkapnyaHal ini merespon keluhan banyak peserta yang menilai soal tes CPNS maupun PPPK terlampau sulit dan tidak sesuai kompetensi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengaku pede jelang tahap tes tertulis Calon Pimpinan (Capim) KPK yang diselenggarakan pada 31 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaPahala berkelakar menjawab banyak soal-soal disajikan panitia seleksi calon pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaPenetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai polemik.
Baca SelengkapnyaMahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca SelengkapnyaPanelis juga memberikan pertanyaan kepad Harli untuk kemajuan KPK ke depan.
Baca Selengkapnya