Follow
PKS tolak rencana Ahok bikin tempat prostitusi
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak keras rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berencana melegalkan prostitusi di sebuah Apartemen di Jakarta. PKS mengecam keras wacana yang dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tersebut.
"Ada sila pertama Pancasila yang harus kita pegang dan hormati bersama, dengan itu seharusnya pemprov DKI tidak mengeluarkan ide-ide yang kontroversi, karena ini akan bertentangan dengan seluruh agama dan untuk urusan ini semua agama jelas melarang," kata Anggota Legislatif Jakarta Fraksi PKS, Tubagus Arif di Gedung DPRD, Kebon Sirih Jakarta, Selasa (28/4).
Tubagus menilai, wacana Ahok tersebut tak menghargai lembaga keagamaan dan tokoh agama yang berada di Jakarta. Dia menyebut ide Ahok yang mau membuat legalisasi prostitusi sangat liar.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Kenapa Ahok ingin jadi pejabat? Pesan Sang Ayah Pengalaman sering diperas oknum pejabat membuatnya terobsesi ingin menjadi pejabat. Ditambah pesan dari sang ayah sebelum meninggal. Pesan ini juga mendorongnya untuk jadi pejabat yang jujur dan membawa perubahan positif.
-
Siapa yang dituduh bodoh dalam hoaks tersebut? Judul berita itu mencatut situs berita Liputan6.com, berjudul; 'Menteri Amerika klaim: Kominfo Indonesia sangat bodoh, Databesa Negaranya dihacker tidak tau, karena terlalu sibuk ngurus Palestina.'
Topik pilihan: Prostitusi Online | Prostitusi Online di Apartemen Kalibata
"Seharusnya sebagai pemimpin, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengundang diskusi sejumlah pihak, bukan langsung melontarkan ide liar seperti ini," kata Tubagus.
Lebih jauh dia menyarankan sebaiknya Ahok fokus dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di sejumlah wilayah di Ibukota dan bukan membangun lokasi khusus prostitusi.
"Di RPJMD tidak ada lokalisasi dan sertifikasi untuk PSK, fokus saja pada RPJMD yang sudah ada, jangan selalu mengeluarkan ide liar yang kontroversi, karena ini dapat menimbulkan konflik horisontal ke depannya," pungkas dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca Selengkapnya
Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca Selengkapnya
Satpol PP DKI Jakarta akan bersinergi dengan PT KAI untuk mengembalikan lahan tersebut sesuai dengan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau (RTH).
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahaja Purnama, atau biasa disapa Ahok tak setuju jika koruptor dihukum mati. Alasannya, hukuman mati para koruptor tidak akan menyelesaikan masalah.
Baca Selengkapnya
Ahok lebih memilih koruptor dimiskinkan dan dihukum penjara seumur hidup
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Ada asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.
Baca Selengkapnya
Pramono menyampaikan hal itu di hadapan ratusan relawan saat deklarasi Rumah Bersama Pramono-Rano.
Baca Selengkapnya
Ahok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca Selengkapnya
Terdapat satu alat berat juga ikut merobohkan bangunan tersebut.
Baca Selengkapnya
Penertiban dilakukan karena banyaknya bangunan di kawasan tersebut yang tidak memiliki izin
Baca Selengkapnya
Kaesang mengingatkan, kompetisi Pilkada ini sebaiknya dijauhkan dari penyebaran berita bohong.
Baca Selengkapnya