Pleidoi Freddy Budiman tak sebut duit buat BNN, ini kata Haris Azhar

Merdeka.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengaku kesulitan akses saat mencari berkas pleidoi Freddy Budiman. Tujuan Haris mencari pleidoi tersebut guna memastikan pernyataan Freddy kepadanya bahwa ada kucuran ratusan miliar Badan Nasional Negara (BNN) dan pejabat tinggi aparat negara dalam bisnis haramnya.

Kepada merdeka.com Haris mengatakan apa yang dia sampaikan semata-mata hanya ingin memberi informasi kemungkinan dugaan ada aparatur penegak negara sekaliber jenderal turut andil dalam bisnis Freddy Budiman.

"Ceritanya Freddy itu memang perlu dibuktikan. Pernah mencoba juga mencari pleidoi tersebut tapi kan kita enggak dapat aksesnya ketika kita datang ke PN Jakarta Barat. Saya juga merasa bahwa mencari pembuktian tidak hanya dengan pleidoi bisa juga dengan cara yang lain," ujar Haris, Selasa (2/8).

Menurut Haris, pernyataan Freddy Budiman memang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, namun dia merasa tidak masalah. Menurut Haris ada upaya bagi dia mencari kebenaran keterlibatan petinggi negara dalam bisnis haram narkoba yang dijalani Freddy.

Haris pun mengaku tidak memaksa kehendaknya untuk bisa membuktikan pernyataan Freddy.

"Kemungkinan itu (ketidakbenaran pernyataan Freddy) yah bisa juga, saya juga enggak harus memaksakan itu ada, tapi kan ada informasi seperti itu alangkah baiknya kita teliti dengan berbagai cara," jelas dia.

Seperti diketahui, Haris Azhar membeberkan curhat Freddy yang mengaku mengguyur dana ratusan miliar ke pejabat BNN dan mabes Polri. Harris mengatakan, Freddy tidak menyebutkan nama pejabat yang dimaksud karena sudah dituliskan dalam pleidoinya.

Freddy, sebagaimana mengisahkan hal itu kepada Harris dalam pertemuan keduanya di Lapas Nusakambangan, Cilacap tahun 2014 lalu, mengaku telah telah menyuap pejabat tinggi BNN hingga Rp 450 miliar dan Rp 90 miliar demi melancarkan bisnisnya mengimpor dan mengedarkan narkoba di Indonesia. Tak cuma itu, Freddy juga mengaku pernah satu mobil bareng jenderal TNI bintang dua sambil menyopiri dengan mobil berisi penuh narkoba.

Namun, Haris mengaku tidak mengetahui siapa pejabat BNN dan Mabes Polri yang menikmati fulus ratusan juta rupiah dari bisnis haram itu. Menurut Harris, saat bertemu di Lapas Nusakambangan kala itu, Freddy tidak menyebutkan nama. Dia hanya mengatakan sudah membeberkan nama-nama itu di pleidoinya.

"Dia (Freddy) bilang coba cek di pleidoi saya. Nah pas balik dari Nusakambangan saya minta teman cek pleidoi Freddy. Ternyata di MA cuma ada putusan saja. Enggak ada pleidoi," kata Harris saat jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (28/7).

Haris menyatakan alasannya baru mengungkapkan curhatan Freddy Budiman usai dieksekusi mati di Lapas Nusakambangan, Cilacap kemarin. Sebab, saat itu pemerintah sedang mengadakan Pilpres 2014 yang semua masyarakat masih fokus kampanye.

Namun dalam salinan pleidoi yang merdeka.com dapatkan, tidak tertulis aliran dana atau pejabat BNN dan Mabes Polri seperti pengakuan Freddy kepada Haris Azhar. Dalam pleidoi setebal 20 halaman itu, 3 pengacara Freddy hanya membantah dakwaan JPU.

Pleidoi atau nota pembelaan tersebut memiliki nomor registrasi : PDM 2163/JAKBAR/11/2012 dengan terdakwa atas nama Fredi Budiman alias Budi bin H Nanang Hidayat.