PLN Tolak Permohonan Penangguhan Pajak Listrik Pemkot Solo

Merdeka.com - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP) 3 Surakarta menolak surat permohonan penangguhan pembayaran pajak listrik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Dengan demikian Pemkot Solo tetap harus membayar pajak listrik yang dibebankan setiap bulannya.

Manager PT PLN UP3 Surakarta, Ari Prasetyo Nugroho mengaku, sudah menjawab permohonan penangguhan tersebut, beberapa hari lalu. Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 saat ini tidak hanya berimbas pada Pemkot Solo, namun juga kepada semua lini, termasuk pada PLN.

"Permohonannya sudah saya terima, jawabannya sudah saya sampaikan juga. Kondisi Covid-19 ini kan PLN juga terima secara ekonomi," katanya kepada merdeka.com, Selasa (9/6).

"Tidak disetujui, sesuai stimulus dari pemerintah," sambungnya.

Dengan keputusan tersebut, dia menambahkan, Pemkot Solo tetap harus membayar pajak listrik yang dilakukan setiap bulannya. Ari menyampaikan, hingga saat ini Pemkot Solo belum pernah menunggak pajak. Termasuk bulan Mei, pajak untuk PJU maupun gedung milik pemkot sudah lunas dibayar.

"Sampai Mei kan sudah dibayar, jadi nggak ada masalah," terangnya.

Terkait sanksi jika terjadi tunggakan, Ari mengaku tidak mau berandai-andai. Karena pajak atau penggunaan listrik bulan Juni dan seterusnya belum diketahui.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Solo meminta penangguhan pajak listrik ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk 7 bulan ke depan. Namun hingga saat ini permohonan penangguhan pajak bulan Juni hingga Desember tersebut belum juga dikabulkan.

Wali Kota Solo F.X Hadi Rudyatmo membenarkan kabar tersebut. Pihaknya sudah mengirimkan surat ke PLN untuk meminta penundaan pajak. Pemkot Solo baru akan membayar pajak tersebut pada tahun 2021.

"Saya sudah mengirimkan surat ke PLN, namun sampai sekarang belum ada jawaban dari PLN," ujar Rudy, Senin (8/6).