PLTU Celukan Bawang disidak, banyak tenaga asing tanpa dokumen

Merdeka.com - Kecurigaan atas banyaknya tenaga kerja asing asal China yang tidak sesuai data yang ada di PLTU Celukan Bawang, membuat Kementerian Ketenagakerjaan RI melibatkan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Buleleng, melakukan sidak ke lokasi tersebut.

Tentu saja sidak ini membuat kalang kabut sejumlah pekerja asing asal Tiongkok di PLTU Celukan Bawang. Bahkan kata petugas sidak, banyak tenaga kerja asing yang bersembunyi dan menutup pintu ruangan. Melihat hal tersebut, petugas Disnakertrans Buleleng, terpaksa mendobrak tiap pintu yang dikunci.

"Ya maaf saja terpaksa kami dobrak tadi. Itu karena mereka tidak membuka pintu saat kami ketuk, ada beberapa pintu yang terpaksa kami tendang. Kami juga lihat banyak naker asing yang malah bersembunyi," ujar salah seorang staf pegawai yang ikut dalam tim sidak ini, Selasa (18/8) di Buleleng, Bali.

Dari hasil pengecekan diketahui, bahwa beberapa pekerja tidak melengkapi dokumen tenaga kerjaannya. Bahkan, dokumen ketenagakerjaan mereka justru dokumen izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Provinsi Bali. Atas kondisi tersebut, sebagian tenaga kerja asing tersebut terancam akan dideportasi secepatnya.

Kepala Disnakertrans Buleleng, Ni Made Dwi Priyanti Putri Koriawan mengatakan, dengan adanya kondisi seperti ini, tentu akan sangat merugikan Kabupaten Buleleng. Hal ini karena sejak Oktober 2014 Buleleng telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2014, tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

"Ini jelas merugikan Pemerintah Buleleng, saya akan tindak tegas mereka ini," tegas Putri Koriawan.

Kasubdit Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Dirjen Pembinaan Pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Hariyanto menjelaskan, sidak ini dilakukan pihaknya untuk merespon terkait keberadaan Naker asing asal Tiongkok, yang saat ini mendominasi di PLTU Celukan Bawang.

"Memang ada persoalan yang perlu disikapi, soal lokasi kerja yang faktanya bekerja hanya disatu proyek, namun dalam izin IMTA yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali justru disebut ada di 3 lokasi dan di 3 Kabupaten. Ini akan berdampak terhadap retribusi Kabupaten Buleleng, karena diambil alih oleh provinsi. Semestinya ini harus dikoordinasikan dulu," sentilnya.

Menurut Hariyanto perbandingan tenaga kerja lokal dan asing, memang diakuinya masih belum memenuhi amanat Permen No 16. "Di Permen menyebutkan idealnya satu naker asing, dapat menyerap 10 naker lokal, tapi seperti yang kita lihat sekarang. Jika mengacu kepada Permen No 16 ini, maka ratio naker di PLTU Celukan Bawang, saya katakan belum ideal," terangnya. (mdk/hhw)