PM Australia & Brasil protes hukuman mati buat dongkrak popularitas
Merdeka.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sempat membicarakan eksekusi hukuman mati para terpidana narkoba dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, para pengedar narkoba dapat menghancurkan generasi bangsa.
"Kita malah kemanusiaan lihat 250 juta orang. Orang bikin pabrik sabu-sabu, apa niatnya? Apa niatnya itu? Akan menghancurkan bangsa ini," ujar Said Aqil di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/2).
Said mengatakan secara kemanusiaan, justru dengan hukuman mati itu dapat menyelamatkan banyak orang dibandingkan yang terkena narkoba lebih banyak. "Nah dari pada miliki kemanusiaan untuk satu orang, 64 orang itu, atau kita bela kemanusiaan 250 juta masyarakat. Itu pun kan yang ketahuan kan 64, tapi saya kira bisa lebih. Berapa korbannya, korban keluarganya. Orangtua yang anaknya pakai narkoba, betapa sedihnya," ujar Aqil.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang tidak disalami oleh Jokowi? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
Said menambahkan, saat bertemu Presiden Jokowi sempat berkomentar terkait banyak negara yang mengkritik keputusan hukuman mati tersebut. Said mengatakan Presiden mengungkapkan jika pemimpin negara yang memprotes itu justru menjadikan sebagai aksi kampanye politik mereka.
"Kata beliau di Australia dan Brasil, perdana menterinya, rating politiknya lagi down. Mengalami tekanan. Supaya dia bisa terdongkrak lagi makanya sikapnya keras. Bahkan di Brasil, kata presiden, di demo. Kalau masalah satu orang saja di hukum mati ribut kayak gitu. Padahal di sini, banyak orang miskin mati kelaparan," ujarnya.
Jokowi pun, kata Said, tidak merasa ditekan oleh negara-negara tersebut. "Enggak apa-apa, silakan aja tekan-tekan," ujarnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaDi Indonesia cukup banyak narapidana WNA yang dijatuhi berbagai jenis hukuman, mulai dari hukuman penjara terbatas, hukuman penjara seumur hidup, hingga hukuman
Baca SelengkapnyaJokowi bertolak ke Australia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN-Australia yang dihelat di Melbourne, Senin (4/3).
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku tidak terlalu mempermasalahkan sikap menteri Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMA Anulir Hukuman Mati Ferdy Sambo jadi Seumur Hidup, Jokowi: Kita Harus Hormati
Baca SelengkapnyaUnggul Quick Count, Prabowo Dapat Ucapan Selamat dari Para Pemimpin Dunia
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, bagi ASEAN Australia bukan hanya sekadar tetangga, melainkan mitra komprehensif strategis.
Baca SelengkapnyaTingginya approval rating tersebut pun membuat rebutan capres.
Baca SelengkapnyaJokowi menyoroti kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes yang tampil luar biasa dalam laga tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi pun menekankan, pentingnya kerja sama di sektor jasa keuangan dan mengumumkan rencana pembukaan kantor perwakilan BNI di Sydney.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, Indonesia yang berhasil menekan angka inflasi pada saat itu karena kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaAda beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca Selengkapnya